|
|
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 03 April 2010 |
 Korupsi di Indonesia kian menjadi-jadi. Bahkan bila dianalogikan, korupsi di Indonesia ini, seperti tangga nada. Dari satu anak tangga, ke anak tangga berikutnya dengan spesifikasi bunyi dan irama yang berbeda. Baru beberapa bulan lalu, energi bangsa ini terkuras dalam penyelesaian korupsi Century. Selepas itu, kita baru menghela nafas, tiba-tiba dikejutkan oleh pengakuan Susno Duadji (Mantan Kabag Reskrim Mabes Polri) tentang ada indikasi adanya markus dalam penanganan kasus korupsi pajak dan pencucian uang ( Money laundering) di tubuh POLRI yang merugikan negara sekitar Rp 25 Miliar. Sekejab pengakuan Susno ini membuat media pers berang (baik cetak maupun elektronik) dan bersuara lantang, terkait adanya mafia di Dirjen Pajak. Alhasil Sang koruptor Gayus Tambunan pun ditangkap setelah beberapa hari mencoba kabur ke negeri tetanga Singapura.
Di balik riuh-rendahnya sorotan publik ke Dierjen Pajak, ada suatu hal yang dilupakan, yaitu, celah korupsi yang paling riskan di institusi penyidikan (Polri). Logikanya adalah, keberhasilan Gayus Tambunan melakukan pencucian uang di Indonesia, dan penggelapan pajak, akibat sistim keamanan yang sangat longgar. Ditamba lagi budaya terima suap di kalangan polisi, yang kian menjadi ancaman besar bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia. Sebab, institusi penegak hukumnya masih kedodoran didera krisis kepercayaan publik.
Pemutusan Mata Rantai
Salah satu tindakan yang paling memungkinkan untuk meminimalisir korupsi di Indonesia adalah, memutuskan mata rantai mavia hukum yang sudah menggurita dan berurat-akar di segala sistim pemerintahan. Supremasi hukum melalui institusi pemerintahan saja tidak cukup. Sebab, lembaga-lembaga hukum negara tersebut, sudah tercemar satu sama lain. Rakyatlah yang saat ini menjadi pemegang kontrol kekuasaan. Terutama bagi organ-organ gerakan dan civil socaety yang konsen dan peduli pada penegakan hukum dan upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Mengasah kembali KPK
Beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK setelah Antasari dibuihkan, terkesan "tumpul taji." Sebab, KPK tak lagi menunjukkan gelagat anti korupsi dalam setiap kasus. Bahkan, akhir-akhir ini, KPK cenderung melemah entah apa sebabnya? Apakah sudah terkooptasi? atau?,. Yang pasti kesungguhan KPK dalam penanganan kasus korupsi yang semakin ramai akhir-akhir ini, harus sampai ke titik ending. Agar harapan untuk menangkap para koruptor-koruptor kelas teri dan kakap itu, bisa terwujud. Hal ini bisa terjadi, jika KPK dan seluruh aparaturnya, menyadari filosofi dan sejarah kenapa institusi ini didirikan. Yaitu untuk membersihkan negeri ini dari bandit, koruptor dan penjarah uang rakyat.
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 27 February 2010 |
|
Hasil Rehat MLC (Rabu 24/01/2010) Ada Neolib di Skandal Century Selain meraup uang negara sebesar 6,7 T, ditengarai sakndal Century juga menyimpan sejumlah misteri keterlibatan dan intervensi Neolib yang kapitalistik itu. Kalimat-kalimat inilah yang pertama keluar dari statemen Hari Rusli Moti, nara sumber yang dihadirkan dalam diskusi bulanan Michel El Qudsi Leadership Centre. Menurut Haris, praktek intervensi negara terhadap pasar uang ini merupakan gejala kapitalisme yang semakin menunjukkan kekaburan mainstream ideologinya.
Karena sejatinya, prinsip-prinsip kapitalisme meniscayakan pemisahakan secara ekstrim antara pasar dan negara, sebab keajaiban mekanisme pasar (invisible hand) diyakini mampu meminimalisir ketimpngan ekonomi pasar di suatu negara. Sehingga menurut Haris, dalam kekaburan ideology itu, bangsa Indonesia harus kembali pada kesejatian nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang telah diletakkan sebagai dasar kebangunan bangsa oleh para founding fathers.
Jalan pintas menuju perubahan vundamental bangsa menurut Moti adalah melakukan Cut Generation, pemutusan satu generasi, agar generasi tua yang sudah dirasuki prinsip dan faham-faham neolib dipensiunkan. Kita ganti dengan visi pemimpin muda yang lebih progress.
Lebih tegas lagi dikatakannya, jika bangsa ini mau pulih dan mau bangkit sebagai sebuah negara yang normal, maka kita harus me-restart-nya dari nol, sebab jika diibaratkan dengan sebuah micro processor, negeri kita ini sudah eror dan mengalami kelumpuhan sistemik akibat para pemimpinnya gagal membangun impian dan cita-cita negara yang berkeadilan.
Krisis dan Skandal Century menurut Moti hanyalah satu diantara sekian skandal yang bakal melanda bangsa ini, jika para pemimin di negeri ini belum insaf dan mengembalikan negeri ini pada cita-cita awalnya, sebagaimana yang telah diletakkan oleh para pejuang terdahulu. Satu-satunya cara adalah kembalikan negeri ini pada cita-cita dan amanah Pancasila dan UUD 1945.
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Monday, 01 February 2010 |
Etika dan Sopan Santun dalam Politik
Rabu, 27 Januari 2010
Etika dan sopan santun, itulah kata kunci yang dapat kita kerucutkan dari hasil diskusi yang diselenggarakan oleh Michel Leadership Centre (MLC). Oleh Nurul Falah (mantan anggota DPR Ri) sebagai nara sumber yang mengisi acara ini disampaikannya bahwa hampir separoh dari keseluruhan dinamika yang terjadi di DPR RI dimasanya tidak mencitrakan profesionalitas dan etika demokrasi yang santun dan berwibawa. Yang dirsakannya selama 5 tahun di DPR RI adalah persinggungan kekuasaan yang sering menimbulkan bias-bias misterius tentang idelaitas perjuangan politik.
Sebagai anggota DPR RI dari Partai amanat nasional periode 2004-2009 ia pernah berpindah-pindah komisi, dari komisi kesehatan yang relevan dengan bidang profesinya dipindahkan ke komisi pendidikan yang sangat sedikit dikuasai ruang lingkup kerjanya. Menurut Nara sumber ini, pergantian komisi ini adalah konsekuensi dari keberaniannya mengkritisi program Departemen Kesehatan yang ditengarai banyak terjadi kejanggalan dan ketidakberesan. Sebagai akibat kekritisan ini pulalah yang menyebabkan otoritas partai ketika itu menggeser posisinya dari komisi kesehatan ke komisi pendidikan. Bahkan menurut Nurul Falah, ia sempat dihubungi oleh beberapa oknum yang mengkomplein dirinya agar tidak terlalu kritis terhadap menteri kesehatan, meskipun dimatanya banyak hal-hal yang tidak beres dalam kerja-kerja kepemerintahan.
Dari sekelumit cerita singkat Nurul Falah ini, dapat kita sarikan bahwa betapa profesionalitas, kebenaran dan keadilan menjadi kerdil dan tak berarti ketimbang kepentingan politik yang menurutnya anpermisiv dan tidak profesional. Konsekuensi dari ketidak wajaran dinamika politik parlemen seperti ini menurutnya, nyaris menyeret beberapa oknum anggota DPR dalam prilaku bias moral seperti korup, manipulatif dan tindakan-tindakan asusila lainnya akibat arogansi dan keserakahan materi. Oleh Nurul Falah, disarankan kepada para peserta diskusi yang rata-rata merupakan aktivis mudah Jakarta, agar menghindari politik dan kemewehan yang melampaui batas. Sebab tindakan-tindakan seperti itu hanya menyisahkan karakteristik yang buruk di kemudian hari.
Lebih lanjut menurut hasil kajian Nurul Falah, kebaikan sebenarnya bersumber dari tranfer energi dari suatu subyek ke subyek berikutnya, baik secara individu, kelompok dan komunitas sosial yang lebih luas. Suatu individu, kelompok atau komunitas sosial sering menjadi kurang beres prilaku sosialnya diakibatkan tarnsfer energi yang diterima selama ini bersumber dari energi negativ.
Sebagai contohnya, banyak hasil korupsi dan manipulasi yang disumbangkan atau dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan amal sosial, seperti untuk bencana alam, panti asuhan dan sumbangan untuk kaum dzu’afah lainnya. Akibatnya, hasil pemberian tersebut menjadi energi negativ yang turut mempengaruhi stabilitas temperatur batin bagi yang menerimanya. Hal ini menurut Nurul Falah, bisa kita saksikan pada karakteristik masyarakat, pelajara dan mahasiswa yang akhir-akhir ini cenderung anarkis sebagai akibat dari sumber energi yang negativ yang diterimanya.
Tentang beberapa prilaku tidak etis yang selama ini dipertontonkan oleh anggota DPR RI, terutama dalam kasus mega skandal bank Century, oleh Nurul Falah ditegaskan bahwa semua itu diakibatkan oleh peta konflik kepentingan sudah begitu jauh terserap dalam politik parlemen. Akibatnya hampir semua anggota DPR RI terkooptasi dalam kapling politik kepentingan yang sulit dilerai dan dicairkan. |
|
| | << Awal < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>
| | Hasil 5 - 8 dari 12 |
|
|
