Joomla! site syndication http://www.michelleadershipcentre.com Thu, 29 Jul 2010 22:31:09 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.michelleadershipcentre.com/images/M_images/joomla_rss.png http://www.michelleadershipcentre.com Joomla! site syndication http://www.michelleadershipcentre.com/content/view/286/35/ Mencari figur Ketua KPK, demikian tema rehat yang digelar oleh Michel El Qudsi Leadership Centre (MLC) pada jum’at April 2010 di Kantor MLC Cisadane-Jakarta Pusat. Acara diskusi bulanan ini, menghadirkan Wakil Ketua Koordinator Indonesian Coruption Word (ICW) Addan Topan Husodo. Dalam paparan materinya, Adnan mengulas seputar faktor-faktor yang menyebabkan mengapa KPK akhir-akhir ini terkesan lemah secara sistemik. Menurut Adnan, hal ini disebabkan oleh keterlibatan dua institusi (Jaksa dan Polri), yang dianggap menjadi separuh racun yang ikut menginfektir tubuh KPK. Akibatnya, KPK akhir-akhir ini cenderung tidak beda jauh seperti polisi dan jaksa. “KPK dan Polisi selama ini dianggap cacat, dan gagal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mengapa dalam perekrutan, mereka masih dilibatkan? Kalau KPK mau benar-benar bersih, semestinya mereka bebas dari kedua institusi ini.” Demikian penekanan yang Adnan dalam prolog acara diskusi tersebut. Lebih lanjut Adnan pun menegaskan, faktor inti lain yang turut mempengaruhi semakin boroknya KPK adalah, akibat diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) yang juga mengidap banyak masalah. Meminjam istilahnya Adnan “ini penyakit atau cacat bawaan” (red). Komisi tiga DPR-RI yang selam ini berperan penting dalam pemilihan ketua KPK, cenderung tidak kredibel, dan memilih pimpinan KPK berdasarkan pesanan politik. Hal ini menyebabkan, Kandidat-kandidat Ketua KPK yang kualifive dan punya kredibelitas moral yang baik tereliminasi. Dan orang-orang yang dipilih, adalah yang banyak dililit dosa masa lalau dan berbagai kasus hitam korupsi yang pernah dilakukannya. Konsekuensi dari ketua KPK yang terpilih akibat persilingkuhan kepentingan ini, menyebabkan banyak kasus korupsi yang ditangani KPK secara “tebang pilih”. Ketika disela oleh moderator, apaka tidak sebaiknya ICW punya kandidat alternatif untuk menjadi ketua KPK? Jawab Adnan, “Dari ICW sendiri belum pernah terlibat jauh untuk mengusung seseorang untuk menjadi ketua KPK. Ini beresiko, karena ICW punya pengalaman pahit soal itu, sebab orang yang pernah diusung belakangan ketahuan pernah terlibat dalam berbagai skandal korusi”. Diakhir acara diskusi yang berlangsung dari pukul 16. 00-18. 00 WIB itu, Adnan menyampaikan bahwa, “Terlepas dari siapapun yang dipilih menjadi ketua KPK, lembaga ini harus benar-benar independen. KPK harus terputus dari mata rantainya dengan lembaga-lembaga yang punya catatan hitam, dan selain itu, seorang ketua KPK pun harus memiliki kematangan leadership dan managerial yang handal. Karena jika yang terpilih adalah sebaliknya, memiliki kepemimpinan yang lemah, maka hal ini akan melemahkan KPK secara sistemik. (MS) Berita - Reportase MLC Sat, 03 Jul 2010 11:25:07 +0100 http://www.michelleadershipcentre.com/content/view/251/ Jum'at 27 April 2010Membangun Demokrasi di tenagh-tengah Kepungan Budaya KorupsiDemokrasi memang suatu sistim atau mekanisme penataan kehidupan bernegara yang paling canggih saat ini. Namun pada sisi yang lain, demokrasi memberikan celah bagi terciptanya hegemoni kelompok bermodal dalam hierarki puncak kekusaan politik. Betapa kita tidak perlu heran, bila model kebangunan demokrasi yang demikianlah yang sedang terjadi dan berproses di Indonesia saat ini. Dimana para pemodal menjadi raja di sejumlah partai politikNamun kita tidak perlu berlebihan juga menyikapi pembiasan praktek demokrasi yang demikian, karena mekanisme demokrasi saat ini sedang terjebak dalam kehidupan pasar yang modalistik. Karena ide dan asal muasal demokrasi datang dan lahir di tengah-tengah tradisi masyarakat pasar. Atau kasarnya, demokrasi dan tradisi masyarakat pasar adalah dua hal yang saling berkelindan. Sebab itu ketika saat ini mekanisme demokrasi seperti pemilu dan partai politik lebih condong terblunder pada cara-cara feodal yang kapitalistik, maka yang demikian adalah sesuatu yang lumrah dan seharusnya.Konsekuensi Konsekuensi tabiat demokrasi yang demikian, akan mendepak kaum candikiawan yang punya pikiran maju untuk berada di garis pinggir percaturan demokrasi. akibatnya demokrasi hanya dikerumuni oleh orang-orang yang bermodal besar saja.Sebut saja pemimpin-pemimpin partai saat ini seperti Abu Rizal Bakrie (Golkar), Megawati (PDIP), Wiranto (Hanura) dan lainnya, mereka adalah saudagar kaya-raya yang di bai'at secara dramatis ke dalam struktur partai politik (menjadi ketua umum), hanya karena orang semakin percaya bahwa dengan uang dan fasilitas mereka bisa membesarkan partai . Politik kapital ini telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Sebab, demokrasi terpatri diatas suatu fondasi berfikir yang getas. Lihat saja, dualisme di tubuh partai politik saat rentan terjadi. Bila sedikit saja disulut dengan konflik-konflik primordial. Dan hal ini riskan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Demokrasi = KorupsiAkibat faham demokrasi yang cenderung kapitalistik itu, membuat setiap orang menafsirkan bahwa, memilih hidup dipolitik adalah jalan pintas menuju perubahan status sosial (dari miskin menjadi kaya raya). Lihat saja banyak pejabat saat ini ritme hidupnya sedemikian cepat, yang tadinya naik mobil sedan secepat kilat diganti dengan alphard, Marcedes dan koleksi mobil mewah lainnya. Dulunya ngontrak rumah, sasat kemudianmembeli rumah di kawasan elit. Namun disaat yang sama terjaring disarang penyamun (korupsi). Inilah trend demokrasi kita. Lalau apa solusinya? Dalam diskusi yang berlangsung di Sekretariat Michel Leadership Centre itu, disimpulkan bahwa. KIta harus bisa memutus matarantai antara demokrasi, pasar dan budaya korupsi. Karena sejatinya demokrasi pasar dan kapital adalah tigas sisi yang harus hati-hati dimaknai Konten-Konten - Salam MLC Sat, 08 May 2010 15:22:29 +0100 http://www.michelleadershipcentre.com/content/view/250/ Membangun hubungan itu ada tiga kategori seperti tumbuhan yang menanamkan dan mencengkeramkan akarnya…menempel seperti cicak yang siap tuk meloncat berpindah tempat atau seperti debu yang setiap saat bisa terbang ditiup angin (Maret 9, 2010. Mohammad Ichlas El Qudsi)Manusia dalam teori sosiaologi Thomas Hobbes dalam dedikasi karyanya De cive (1651)disebut sebagai “homo homini lupus. Artinya saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan satu dengan lainnya. Dasar kekerabatan yang hakiki pada manusia adalah, ketika disadari bahwa relasi atau membangun persaudaraan adalah kebutuhan alamiah yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun. Hubungan yang didasari pada persaudaraan universal, atau atas kesadaran saling membutuhkan merupakan jenis hubungan yang kuat dan ideal. Karena didasadari pada nilai-nilai otentik manusia bagidari dimensi biologis ataupun sosial. Jenis hubungan ini kuat dan mengakar dan tidak mudah tercerabut oleh gangguan apapun. Karena soliditas hubungan didasari pada kesalingbutuhan antarsesama. Sebaliknya, hubungan yang didasari pada niat pragmatis dan instan antarsesama manusia, mengandaikan hubungan tersebut bak cicak yang menempel sesaat dan meloncat berpindah ke tempat lainnya. Hubungan jenis ini, adalah hubungan yang “getas (fragile)” dan mudah runtuh, bila kepentingan tersebut tidak saling menguntungkan secara simbiotik. Demikian juga hubungan yang tidak didasari pada prinsip dan eksistensi, akan mudah terombang-ambing, tidak berpegang pada prinsip. Tipe hubungan ini seperti debuh yang bergerak dan beterbangan mengikuti arah angin (follow the wind direction). Dengan menggunakan tiga alat analisa relasi manusia di atas, kita dapat melihat tipe dan relasi manusia saat ini di berbagai ranah sosial yang dibentuk oleh beberapa masalah mendasar. Pertama : Hilangnya rasa persaudaraan. Konstruksi persaudaraan manusia saat ini, lebih didasari oleh business_mindid. Relasi persaudaraan cenderung diasumsikan dengan logika untuk-rugi. Hal ini bisa dilihat pada dunia ketenaga kerjaan. Si majikan atau pemilik perusahaan memberikan upah dan si buruh membayarnya dengan jasa. Sakitnya si buruh, mati-hidupnya si buruh tidak lagi dijamin oleh bos perusahaan. Sebab hubungan kemanusiaan dipenjara dalam hukum untung-rugi yang sangat rigid. Seorang majikan berumur 30 tahun, bisa saja mencaci-maki pembantunya yang sudah berumur 50 tahun atau tua renta, hanya karena sebuah kesalahan kecil disaat bekerja, tanpa melihat sisi etik kemanusiaan yang menjadi hukum kepatutan dan kepantasan. Kondisi ini terjadi, karena relasi sosial yang terjalin hanya berdasarkan hukum-hukum pasar yang semakin hari semakin menyesarkan. Hilangnya rasa persaudaraan universal ini, mengakibatkan hubungan sesama manusia tidak lagi mengakar berdasarkan konsepsi-konsepsi hubungan sosial yang manusiawiKedua : Materi menguasai Nurani. Pada poin yang kedua ini, bisa kita bahasakan bahwa : Nurani manusia moderen saat ini telah didominasi oleh benda mati (materi). Hal ini berkaitan dengan problem yang pertama, dimana hukum-hukum persaudaraan menjadi kolaps akibat ukuran-ukuran materi yang telah menjadi berhala manusia moderen. Nurani yang dikalahkan oleh materi, mengakibatkan hubungan persaudaraan menjadi cenderung pragmatis, instan. Sesaat bisa menjadi sahabat atau teman yang paling baik. Dan secapt kilat pula hubungan itu bisa menjadi permusuhan dan dendam kusumat tuju turunan, bila kepentingan materi, tidak lagi terakomodir dalam persudaraan tersebut. Sebahagian sikap ini, dipengaruhi oleh tabiat yang bakhil, kikir, tamak dan rakus. Ketiga : Hilangnya prinsip dan iman. Tercerabutnya iman dalam diri seseorang, dapat berakibat fatal pada persepsinya terhadap jalinan tali persaudaraan dalam sebuah hubungan. Kehilangan prinsip iman ini, dapat berakibat pada terombang-ambing manusia akibat tidak memiliki pegangan nilai. Pada bagian ketika ini, seseorang dengan prinsip iman yang lemah mudah terjebak dalam persepsi “tiada teman yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan”. Dengan demikian ia bisa seperti bunglon yang sekaliwaktu bisa menjadi teman sekaligus penghianat. Ibarat debu yang bergerak dan beterbangan mengikuti arah angin. Tiga pengganjal hubungan persaudaraan universal di atas, dapat dihadapi dengan pegangan prinsip nilai yang bersumber dari penggalian beberapa sumber nilai inti persaudaraan. Diantaranya adalah : Pertama : Menumbuhkan rasa persaudaraan melalui suatu jalinan persudaraan yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan. Kedua : Menjadikan nurani sebagai sandaran terakhir persudaraan. Bila sewaktu-waktu hubungan persaudaraan diperhadapkan dengan gidaan-godaan materi yang bisa berakibat pada hancurnya hubungan persaudaraan. Ketiga : Hubungan persaudaraan harus didasari oleh prinsip nilai-nilai keimanan. Karena nilai ini sejalan dengan hakekat hubungan persaudaraan dalam intitusi moral apapun. Baik agama, nilai sosial budaya dan adat-istiadat. Suatu hubungan persudaraan yang kekal, selalu terkonstruksi dari nilai-nilai universal. Bukan berdasarkan kepentingan materi dan sikap mengharapkan pamrih atau hubungan transaksional lainnya. Hubungan yang menjangkarkan prinsipnya pada nilai kearifan dan imanan. Dapat membuahkan persahabatan yang mengakar dan solid serta susah tercerabut atas godaan dan benturan apapun. Sebaliknya akan menjadi instan, terombang- ambing bila hubungan persaudaraan tersebut diembel-embeli dengan sikap pamrih atau yang lebih buruk dari itu. Tulisan ini direduksikan dari “bengkel pesan” yang merupakan kata-kata hikmah dari status facebook Muhammadi Ichlas El Qudsi Konten-Konten - Salam MLC Sat, 24 Apr 2010 17:05:24 +0100 http://www.michelleadershipcentre.com/content/view/235/ Penyakit korupsi di Indonesia telah mengalami stadium yang mengkhawatirkan. Hampir semua sistim pemerintahan telah terkeropos sistimnya akibat idapan penyakit korupsi yang perlahan-lahan menggerogoti daya tahan (anti body) sistim pemerintahan. Dari eksekutif, legislatif dan yudikatif telah tersindromi. Cekokan materi, telah memberdayakan mental aparatur yang memiliki obsesi sosial yang tak terkendalikan. Toksin korupsi menawarkan sujumlah kemudahan memperkaya diri dan keluarga. Mulai dari menilap uang rakyat, menerima suap/sogokan, manipulasi administrasi keuangan, atau menerima hadia/fee dalam jumlah besar untuk meloloskan proyek-proyek tertentu. Budaya ini, telah menjadi hal lumrah dalam praktek birokrasi di Indonesia. Celah birokrasi di Indonesia saat ini “menganga lebar” semua jenis prilaku korup mendapat tempat dan oksigen yang cukup untuk menggerogoti uang rakyat. Dari Bank Century, penyuapan di komisi XI, kasus pajak, money laundry, adalah contoh konkritnya. Pembusukan Sistemik Penyakit korupsi juga telah menciptakan pembusukan dari dalam sistim pemerintahan. Karena idapan penyakit moral ini telah menjalar ke setiap nadi sistim birokrasi negara. Dari pengawai golongan rendah hingga eselon. Bentuk korupsi yang dilakukan pun bermacam-macam. Dari manipulasi dan rekayasa administrasi, grafitasi, suap-menyuap, hingga pemerasan. Sudah bisa dipastikan, jika laku korup ini, hampir menjelma menjadi mekanisme formal birokrasi atau korupsi yang terformalkan. Di semua sistim hampir melakukan perbuatan buruk ini. Kasus Gayus Tambunan (GT) adalah salah satu contohnya. Seorang pegawai dengan golongan III A, tapi mampu mengakumulasikan kekayaan yang bermiliar-miliar. Konon menurut berita yang dilansir oleh beberapa media, isteri GT memiliki uang belanja 1, 5 miliar per bulan. Kaus GT adalah salah contoh korupsi berantai yang belum terkuak sepenuhnya oleh lembaga hukum. Karena masih banyak dedengkot aparat baik struktur elit Dirjen Pajak dan lemabaga peradilan yang terlibat nimbrung dalam skandal ini. Jika seperti ini faktanya model tatakelola pemerintahan kita, maka pembusukan dan pengkroposan karakter dan moral bangsa akan terus menjadi streotype buruk bagi wajah pemerintahan Indonesia ke depannya.Stereotype BrukSistim birokrasi yang lemah dalam memberikan proteksi terhadap aparaturnya yang bermental korup, mengindikasikan korupsi telah menjadi stereotyp dalam kultrur kebirokrasian. Orang kemudian menganggap korupsi merupakan suatu proses untuk meloncat ke tingkatan kelas sosial yang lebih tinggi dengan ukuran materi. Semakin korupsi diberantas, semakin “massive” juga tindakan korupsi. Hal ini sudah terjadi secara turun temurun sejak Indonesia ini didirikan. Berbagai diagnosa telah dilakukan, berbagai metode pengurangan tabiat korup telah ditempuh, tapi justru korupsi semakin menjadi-jadi. Apakah menunggu hingga bangsa ini bangkrut? Tentu jawabannya tidak demikian. Saat ini, satu-satunya harapan adalah kontrol rakyat. Suatu agenda perlawanan radikal harus dirumuskan. Karena korupsi tidak sanggup lagi ditangani dengan kata-kata dan bahasa pasal hukum. Sebab, semakin UU dan piranti hukum lainnya dibuat, korupsi justru semakin menemukan bentuk-bentuknya yang terbaru. Selalu ada peluang dan kesempatan dengan motif yang berbeda-beda. Kontrol rakyat secara langsung terhadap kerja lembaga peradilan harus dinaikan tensinya. Agar kontrol rakyat tersebut tidak masuk angin atau disusupi oleh kelompok kepentingan. Dengan cara inilah rakyat berperanserta dalam penanggulangan korupsi sistemik yang menjadi “racun” bagi kematian bangsa ini. Konten-Konten - Salam MLC Sat, 10 Apr 2010 14:03:16 +0100 http://www.michelleadershipcentre.com/content/view/234/ Korupsi di Indonesia kian menjadi-jadi. Bahkan bila dianalogikan, korupsi di Indonesia ini, seperti tangga nada. Dari satu anak tangga, ke anak tangga berikutnya dengan spesifikasi bunyi dan irama yang berbeda. Baru beberapa bulan lalu, energi bangsa ini terkuras dalam penyelesaian korupsi Century. Selepas itu, kita baru menghela nafas, tiba-tiba dikejutkan oleh pengakuan Susno Duadji (Mantan Kabag Reskrim Mabes Polri) tentang ada indikasi adanya markus dalam penanganan kasus korupsi pajak dan pencucian uang (Money laundering) di tubuh POLRI yang merugikan negara sekitar Rp 25 Miliar. Sekejab pengakuan Susno ini membuat media pers berang (baik cetak maupun elektronik) dan bersuara lantang, terkait adanya mafia di Dirjen Pajak. Alhasil Sang koruptor Gayus Tambunan pun ditangkap setelah beberapa hari mencoba kabur ke negeri tetanga Singapura. Di balik riuh-rendahnya sorotan publik ke Dierjen Pajak, ada suatu hal yang dilupakan, yaitu, celah korupsi yang paling riskan di institusi penyidikan (Polri). Logikanya adalah, keberhasilan Gayus Tambunan melakukan pencucian uang di Indonesia, dan penggelapan pajak, akibat sistim keamanan yang sangat longgar. Ditamba lagi budaya terima suap di kalangan polisi, yang kian menjadi ancaman besar bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia. Sebab, institusi penegak hukumnya masih kedodoran didera krisis kepercayaan publik. Pemutusan Mata RantaiSalah satu tindakan yang paling memungkinkan untuk meminimalisir korupsi di Indonesia adalah, memutuskan mata rantai mavia hukum yang sudah menggurita dan berurat-akar di segala sistim pemerintahan. Supremasi hukum melalui institusi pemerintahan saja tidak cukup. Sebab, lembaga-lembaga hukum negara tersebut, sudah tercemar satu sama lain. Rakyatlah yang saat ini menjadi pemegang kontrol kekuasaan. Terutama bagi organ-organ gerakan dan civil socaety yang konsen dan peduli pada penegakan hukum dan upaya menciptakan pemerintahan yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.Mengasah kembali KPKBeberapa kasus korupsi yang ditangani KPK setelah Antasari dibuihkan, terkesan tumpul taji. Sebab, KPK tak lagi menunjukkan gelagat anti korupsi dalam setiap kasus. Bahkan, akhir-akhir ini, KPK cenderung melemah entah apa sebabnya? Apakah sudah terkooptasi? atau?,. Yang pasti kesungguhan KPK dalam penanganan kasus korupsi yang semakin ramai akhir-akhir ini, harus sampai ke titik ending. Agar harapan untuk menangkap para koruptor-koruptor kelas teri dan kakap itu, bisa terwujud. Hal ini bisa terjadi, jika KPK dan seluruh aparaturnya, menyadari filosofi dan sejarah kenapa institusi ini didirikan. Yaitu untuk membersihkan negeri ini dari bandit, koruptor dan penjarah uang rakyat. Konten-Konten - Salam MLC Sat, 03 Apr 2010 13:43:19 +0100