Jakarta-- Lembaga DPR akan memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai kredibilitas tinggi, dan terbebas dari konflik kepentingan. Karena sebagai lembaga independen, BPK harus mampu menjaga nilai-nilai etika, moral, integritas dan profesionalisme, dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi atau akrab disapa Michel El Qudsi kepada wartawan, Kamis (1/3) di Gedung DPR RI.

Dia berharap seleksi calon anggota BPK harus melahirkan orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan yang memadai dalam menjaga eksistensi lembaga tersebut sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen.

“Jadi DPR pasti akan sangat teliti dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi anggota BPK ,” kata Michel sambil menambahkan bahwa etika moral, integritas dan profesional anggota BPK harus lebih di utamakan.

Untuk menjaga indpendensi BPK, tambah politisi PAN asal Sumbar itu, tentu para calon anggota BPK harus terhindar dari konflik kepentingan yang akan melemahkan peran anggota BPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga yang independen.

“Intervensi kepentingan tidak boleh dilakukan oleh siapa saja, kalau akan mempengaruhi fungsi dan tugas pokok dari BPK itu sendiri. Dengan tidak adanya konflik kepentingan di dalam BPK akan membuat lembaga ini lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan pengawasannya terhadap penggunaan keuangan negara,” tuturnya.

Sedang terkait dengan tujuh nama calon anggota BPK usulan DPD RI, Michel mengatakan bahwa DPR punya hak konstitusi untuk menentukan calon anggota BPK, termasuk tujuh nama yang telah diajukan oleh DPD RI. 

Namun, tambah dia, Komisi XI belum memutuskan apakah akan memilih calon yang diajukan DPD RI atau tidak. "Jadi apapun pilihan DPR nanti, DPD tidak boleh menolaknya. Maaf saja, karena memang DPD kan sifatnya hanya memberikan pertimbangan," ujar Michel.

JAKARTA--Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Mohammad Ichlas El Qudsi menegaskan tanpa membenahi infrastruktur utamanya jalan-jalan antar-provinsi di Sumatera maka Master Plan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) akan menjadi dokumen.

Hal tersebut ditegaskan Mohammad Ichlas El Qudsi menyikapi pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat, DR Ali Asmar tentang kondisi jalan lintas-Sumatera dalam rapat kerja Sekdaprov se Indonesia dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Sabtu (26/11).

"Sukses tidaknya rencana MP3EI sangat tergantung dengan komitmen pemerintah membenahi dan membangun jalan di luar Pulau Jawa. Kalau komitmennya rendah, dengan sendirinya MP3EI tetap sebatas wacana dan seluruh gagasan yang tertuang dalam MP3EI akan jadi dokumen belaka," ujar Mohammad Ichlas El Qudsi, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (28/11).

Agar gagasan yang tertuang dalam MP3EI itu tidak menjadi dokumen, lanjutnya, berbagai aspirasi seperti yang disampaikan Sekdaprov Sumbar tentang kondisi jalan lintas Sumatera, hendaknya dapat direspon positif oleh pengambil kebijakan di tingkat Pemerintahan Pusat.

"Dewan Perwakilan Daerah selaku representasi daerah di Parlemen tentu akan kita dukung untuk menyampakan aspirasi perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan lintas Sumatera itu ke pusat," tegas anggota KOmisi XI DPR asal Sumatera Barat itu.

Terakhir, dia juga menyesalkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap jalan lintas Sumatera yang dia nilai sudah tidak nyaman dan aman lagi untuk dilalui. "Karena itu, saya minta pemerintah memberi perhatian serius,” pintanya.

Sebelumnya Sekdaprov DR Ali Asmar di hadapan peserta Raker Sekretariat DPD RI, meminta Pemerintah Pusat membenahi kembali infrastruktur jalan negara yang terbentang dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena fungsi jalan negara itu dirasa sangat penting dan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Dalam catatannya, sudah 15 tahun jalan tersebut tidak dibenahi secara signifikan.

Yang lebih memperihtinan, sebuah disain nasional yang komprehensif untuk memperbaiki kondisi jalan negara itu hingga kini belum pernah terdengar. (fas/jpnn)

Jakarta-- Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi mengaku kecewa berat terhadap Bank Indonesia (BI) karena tidak juga memperketat pengawasan terhadap perbankan pengguna jasa debt collector.

“Debt collector bukanlah tukang pukul yang bisa menganiaya nasabah. Jadi saya minta aturan untuk pekerja debt collector lebih diperketat dengan kontrol dan pengawasan yang berlapis,” kata El Qudsi dihubungi, Senin (20/2).

Michel El Qudsi demikian sapaan akrab politisi dari PAN itu menyayangkan BI yang belum benar-benar menjadikan tindak kekerasan debt collector terhadap nasabah sebagai pelajaran.

“Buktinya, kekerasan terhadap nasabah kembali terjadi lagi, yang kali ini korbannya adalah Muji Harjo yang menjadi korban penganiayaan oleh debt collector PT Bank UOB Indonesia,” ujarnya.

Karenanya, sambung El Qudsi, BI perlu melakukan langkah-langkah pengetatan, terkait dengan sistem pembayaran kartu kredit. Langkah-langkah tersebut adalah; Pertama, aturan pengamanan kartu kredit macet dan langkah-langkah pengamanannya.

Kedua, aturan penggunaan jasa pihak ketiga seperti debt colector dan standar prosedur operasional penagihan. Ketiga, aturan perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan.

Keempat, aturan penerapan sanksi terhadap perbankan yang menggunakan pihak ketiga dan menyalahi etika dan profesionalisme. Apalagi dengan cara kekerasan dan menghilangkan nyawa seseorang.

“Aturan tersebut harus berlaku untuk siapa saja yang bergerak dalam jasa perbankan, tidak terkecuali bank asing,” tandas El Qudsi.