Setelah dipanggil dan diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu, keempat pimpinan badan anggaran DPR mengajukan keberatan untuk membahas RAPBN 2012 dan menyerahkan pembahasan ke pimpinan DPR. Sikap pimpinan Banggar DPR ini banyak disesalkan oleh berbagai pihak dan dinilai sebagai sikap yang kekanak-kanakan. Mestinya, Banggar memberikan contoh yang positif sebagai anggota DPR.

“Memang sikap mutung yang dilakukan pimpinan Banggar dapat dinilai kurang etis. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR tentu hal ini harus disikapi secara hati-hati agar tidak semakin membuat sorotan publik Indonesia semakin tinggi dan negatif”, ucap Anggota Komisi XI DPR, Mohammad Ichlas El Qudsi.

Dirinya juga mengatakan bahwa pelimpahan wewenang ini tak hanya dapat menganggu pembahasan RAPBN 2012. Tetapi juga dapat mengganggu kerja dewan secara keseluruhan mengenai prioritas anggaran yang harus segera disingkronisasi lintas kementrian dan komisi. Terlebih kewenangan tersebut dilimpahkan ke pimpinan DPR yang juga sudah cukup memiliki banyak pekerjaan.

“Saya harap kawan-kawan di Banggar kembali menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi kewenangannya. Sebab, meski secara timetable-nya masih cukup panjang, namun jika ini terus dibiarkan maka tak mustahil dapat menganggu pencapaian target penyelesaian RAPBN 2012”, ujar pria yang akrab dipanggil Michel ini.

Sebagaimana telah dikabarkan bahwa Presiden nampaknya sedang ancang-ancang untuk melaksankaan reshuffle kabinetnya. Beberapa menteri dikabarkan akan diganti atau direposisi oleh Presiden.

Layaknya isu reshuffle yang sudah-sudah, isu kali ini juga masih seputaran tentang kebenaran akan adanya reshuffle. Jika benar, lalu apakah Presiden mampu menepis semua tekanan terutama dari partai koalisi dalam menentukan siapa menteri yang bertahan dan siapa yang tidak?

Saat ditanyakan kepada anggota DPR dari Fraksi PAN, Mohammad Ichlas El Qudsi beberapa waktu lalu menegai isu ini, beliau mengatakan meyakini bahwa reshuffle kabinet betul-betul dilakukan Presiden kali ini. Keyakinan tersebut menurutnya didasarkan pada kondisi politik dan mencuatnya berbagai kasus yang melibatkan banyak menterinya.

“Saya yakin reshuffle ini akan terjadi. Berbagai kasus korupsi yang menyeret beberapa  menteri di kabinentnya saat ini dan juga sorotan publik Indonesia terhadap menteri-menteri yang tak cakap dalam memerintah dikementrian masing-masing menjadi indikasi akan adanya reshuffle tersebut”, ujarnya meyakinkan.

Pria yang akrab disapa Michel ini juga mengatakan, soal reshuffle tentu menjadi hak preogratif Presiden. Namun, Presiden nampaknya tetap akan mengajak partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk membicarakan soal ini. Meski begitu, pria asal Sumatera Barat ini juga berharap agar Presiden membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan reshuffle kabinetnya kali ini.

“Memang tak mudah bagi Presiden untuk menentukan siapa menteri yang akan direshuffle terutama di saat keberadaan menteri-menteri yang duduk dikabinet saat ini berasal dari berbagai parpol yang menjadi pendukung pemerintahannya. Namun, sebagai Presiden beliau harus mengambil sikap tegas dan bijak”, ujarnya lagi.

Anggota Komisi XI ini juga menambahkan, “Kalau tidak cakap, yah gantin aja. Kalo teralu liar dan kerap menimbulkan friksi di kabinet, juga sebaiknya diganti. Tentu juga yang punya masalah-masalah, seperti terlibat dalam tindak pidana korupsi, meski masih dalam penyelidikan ataupun masalah perselingkuhan, juga sebaiknya diganti”.

Bagaimanapun, katanya lagi memberikan tambahan, masyarakat menginginkan adanya perubahan atas kondisi politik saat ini. Melalui reshuffle diharapkan kondisi politik yang lebih baik dapat dicapai.

Nyanyian yang dinyanyikan oleh Wa Ode tentang banyaknya mafia anggaran di badan anggaran hingga saat ini kian menguak dan menjadi perhatian publik Indonesia. Wa Ode yang merupakan salah satu anggota DPR dari Fraksi PAN ini menyebutkan berbagai informasi tentang keberadaan mafia anggaran di badan anggaran DPR yang mampu menguras anggaran untuk kepentingan pribadi maupun partai politik.

Ketika dimintakan pendapatnya mengenai keberadaan mafia anggaran di badan anggaran DPR, Mohammad Ichlas El Qudsi menerangkan bahwa hal ini memang cukup mengejutkan. Sebab dalam sepengatahuannya badan anggaran hanya berwenang melakukan singkronisasi anggaran yang sebelumnya sudah disetujui oleh komisi dan pimpinan DPR.

“Informasi ini memang cukup mengejutkan, yah. Namun, tentu hal ini harus menjadi pemikiran kita dan kawan-kawan di DPR untuk mengambil sikap guna memperbaiki citra DPR yang kian rusak”, ujarnya.

Anggota Fraksi PAN ini juga tak menampik adanya kegiatan illegal untuk mendapatkan tambahan anggaran atau untuk memperoleh anggaran untuk membiayai pembangunan di daerah. Namun, seperti halnya jaringan korupsi pada umumnya, sulit untuk bisa membuktikan siapa saja yang terlibat dan apa saja yang dilakukannya.

“Saya memang mendapat dengar cerita dari kawan-kawan atau juga dari pers yang mengatakan banyaknya praktek mafia anggaran di DPR. Tapi memang juga sulit untuk bisa mendapatkan pelaku praktek tersebut. Kecuali dirinya tertangkap tangan dan sebagainya”, ujarnya menambahkan.

Patokan nilai penghasilan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 230.000 per orang sebagai batas penetapan warga miskin atau tidak dirasakan sudah tidak tidak relevan lagi. Menilai orang yang berada pada garis kemiskinan setara dengan besaran penghasilan seperti ini jelas salah kaprah dan tidak tepat. Angka sebesar itu sudha tidak sesuai lagi dengan besarnya kebutuhan hidup sekarang.

“Penilaian ini tidak hanya ngawur tapi juga tidak pas. Bagaimana mungkin Rp 230.000 perorang bisa dianggap di atas garis kemiskinan. Sementara, nilai kebutuhan hidup seseorang saat ini sudah melonjak tinggi”, ujar Anggota Komisi XI DPR Mohammad Ichlas El Qudsi dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.

“Menilai miskin tidaknya seseorang bukan cuma dari pendapatannya, tapi juga dari kecukupan akan kebutuhan primer seseorang. Bagaimana mungkin pemerintah bisa menetapkan angka segitu, sementara harga-harga bahan pokok saja, yang artinya buat makan mereka sehari tidak mencukupi”, tambah pria yang akrab disapa Michel ini.

Michel menegaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk memasukkan satu pasal khusus dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN 2012 yang menekankan bahwa anggaran yang dialokasikan pada APBN 2012 adalah untuk mengatasi kemiskinan dengan target tertentu. Pasal itu juga harus menegaskan bahwa target pengentasan rakyat dari kemiskinan tersebut didasarkan atas garis kemiskinan yang baru.

”Harapannya agar angka ini bisa direvisi dan ditetapkan lebih baik lagi.” ujarnya.