|
|
|
|
Reportase
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 17 July 2010 |
JAKARTA--MI: Partai Amanat Nasional (PAN) menilai rapor merah yang didapat Menkum dan HAM Patrialis Akbar dari Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sedikit banyaknya disebabkan oleh pengaruh kader Golkar.
Fungsionaris PAN M Ichlas El Qudsi mengatakan, belum maksimalnya kinerja Patrialis Akbar dikarenakan Menkum dan HAM sebelumnya Andi Mattalata yang notabene kader Partai Golkar tidak menuntaskan pekerjaan rumah yang ada.
"Perlu kita ingat, Menkum dan HAM sebelum Bang Patrialias adalah kader Golkar. Bang Patrialis ini mendapat limpahan pekerjaan rumah yang tidak dituntaskan sebelumnya," ujar M Ichlas di Jakarta, Rabu (14/7).
Sehubungan dengan itu, M Ichlas meminta Partai Golkar tidak mencampuri kewenangan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle kabinet, khususnya Menkum dan HAM Patrialis Akbar. Perlu tidaknya perombakan kabinet tergantung kebijakan SBY, bukan atas desakan pihak tertentu.
"Tidak perlu mendesak-desak Presiden, beliau yang lebih tahu bagaimana kinerja pembantunya dan bagaimana soliditas di kabinet. Menurut hemat saya mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden," ucap anggota Komisi XI DPR itu.
Masih menurutnya, rapor merah yang diberikan UKP4 tidak bisa dijadikan alasan untuk mencopot seorang menteri. Penilaian UKP4 terhadap kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah bersifat temporal dan kondisional.
"Penilaian itu bukan vonis. Artinya, kinerja masih bisa ditingkatkan lagi. Tidak mungkin membenahi sebuah institusi hnaya dalam satu tahun. Itu tidak realistis, karena tugas yang ditinggalkan periode sebelumnya cukup banyak."
Anggota DPR dapil Sumbar I ini berpendapat, Patrialis Akbar yang memperoleh nilai merah dari UKP4 bukan berarti tidak layak menjadi menteri melainkan karena begitu besarnya tantangan yang harus dihadapi di kementerian yang ia pimpin.
"Menkum dan HAM kan mengurusi sebuah sistem yang tidak sederhana, tantangannya pun sangat besar. Bukan hanya mengurusi imigrasi dan lapas saja tapi juga peraturan perundang-undangan dan HAM yang membutuhkan sinergitas antarlembaga," terang politisi yang akrab disapa Michel ini.
Sebelumnya, Partai Golkar meminta Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang berkinerja buruk menyusul adanya laporan UKP4. Menteri yang mendapat rapor merah dari UKP4 adalah Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PU Joko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring. (AO/OL-8) |
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 17 July 2010 |
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mendapat dukungan penuh dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini terungkap melalui salah seorang anggota fraksinya di DPR, Michael Ichlas El Qudsi. Menurutnya, kenaikkan TDL memang sudah saatnya.
Pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian Hatta Radjasa juga sudah memastikan, kenaikan TDL sesuai amanah UU No 2 Tahun 2010 tentang APBN Perubahan. "Saya kira memang saatnya agar tidak membebani anggaran," Qudsi menegaskan seraya menguatkan pernyataan Hatta Radjasa kepada tribunnews.com, Rabu (14/7/2010).
Menurutnya, ke depan, haruslah dikedepankan sikap yang lebih pro rakyat ketimbang pro pengusaha. "Banyak perusahaan kita hanya mengandalkan subsidi termasuk listrik. Sementara mereka sendiri tidak berusaha melakukan efisiensi," Qudsi menandaskan.
Soal kemungkinan akan terjadinya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), menurutnya, isu ini dari dulu memang menjadi senjata pengusaha.
"Yang jelas informasinya kan kenaikan TDL untuk daya di atas 900 W. Jadi, masyarakat kecil masih aman.. Akan tetapi, untuk pihak PLN sendiri, juga harus membuktikan kinerja dan tanggungjawabnya terhadap pelanggan. Jangan asal mengejar keuntungan semata," ungkapnya.
"Mesti diingat, PLN adalah perusahaan yang mesti nya berfungsi utk kesejahteraan masyarakat," katanya lagi. |
|
|
Ditulis Oleh MLC Press
|
|
Saturday, 03 July 2010 |
Mencari figur Ketua KPK, demikian tema rehat yang digelar oleh Michel El Qudsi Leadership Centre (MLC) pada jum’at April 2010 di Kantor MLC Cisadane-Jakarta Pusat. Acara diskusi bulanan ini, menghadirkan Wakil Ketua Koordinator Indonesian Coruption Word (ICW) Addan Topan Husodo.
Dalam paparan materinya, Adnan mengulas seputar faktor-faktor yang menyebabkan mengapa KPK akhir-akhir ini terkesan lemah secara sistemik. Menurut Adnan, hal ini disebabkan oleh keterlibatan dua institusi (Jaksa dan Polri), yang dianggap menjadi separuh racun yang ikut menginfektir tubuh KPK. Akibatnya, KPK akhir-akhir ini cenderung tidak beda jauh seperti polisi dan jaksa.
“KPK dan Polisi selama ini dianggap cacat, dan gagal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mengapa dalam perekrutan, mereka masih dilibatkan? Kalau KPK mau benar-benar bersih, semestinya mereka bebas dari kedua institusi ini.” Demikian penekanan yang Adnan dalam prolog acara diskusi tersebut.
Lebih lanjut Adnan pun menegaskan, faktor inti lain yang turut mempengaruhi semakin boroknya KPK adalah, akibat diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) yang juga mengidap banyak masalah. Meminjam istilahnya Adnan “ini penyakit atau cacat bawaan” (red). Komisi tiga DPR-RI yang selam ini berperan penting dalam pemilihan ketua KPK, cenderung tidak kredibel, dan memilih pimpinan KPK berdasarkan pesanan politik.
Hal ini menyebabkan, Kandidat-kandidat Ketua KPK yang kualifive dan punya kredibelitas moral yang baik tereliminasi. Dan orang-orang yang dipilih, adalah yang banyak dililit dosa masa lalau dan berbagai kasus hitam korupsi yang pernah dilakukannya. Konsekuensi dari ketua KPK yang terpilih akibat persilingkuhan kepentingan ini, menyebabkan banyak kasus korupsi yang ditangani KPK secara “tebang pilih”.
Ketika disela oleh moderator, apaka tidak sebaiknya ICW punya kandidat alternatif untuk menjadi ketua KPK? Jawab Adnan, “Dari ICW sendiri belum pernah terlibat jauh untuk mengusung seseorang untuk menjadi ketua KPK. Ini beresiko, karena ICW punya pengalaman pahit soal itu, sebab orang yang pernah diusung belakangan ketahuan pernah terlibat dalam berbagai skandal korusi”.
Diakhir acara diskusi yang berlangsung dari pukul 16. 00-18. 00 WIB itu, Adnan menyampaikan bahwa, “Terlepas dari siapapun yang dipilih menjadi ketua KPK, lembaga ini harus benar-benar independen. KPK harus terputus dari mata rantainya dengan lembaga-lembaga yang punya catatan hitam, dan selain itu, seorang ketua KPK pun harus memiliki kematangan leadership dan managerial yang handal. Karena jika yang terpilih adalah sebaliknya, memiliki kepemimpinan yang lemah, maka hal ini akan melemahkan KPK secara sistemik. (MS) |
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 19 June 2010 |
| REPUBLIKA, Rabu, 16 Juni 2010 |  |  |  |
| Ditulis oleh Administrator | Syarat Peserta Pemilu Diperberat
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Almuzzammil Yusuf, mengatakan, ada keinginan agar syarat keikutsertaan parpol menjadi peserta pemilu diperberat. Usulan ini dimaksudkan agar jumlah peserta pemilu semakin sederhana.
''Dari masukan yang diberikan para pakar yang diundang Baleg, banyak usulan agar syarat keikutsertaan diperberat,'' kata Almuzzammil kepada Republika, Selasa (15/6).
Baleg saat ini sedang merumuskan syarat pembentukan parpol serta keikutsertaan parpol dalam pemilu. Untuk syarat mendirikan parpol, karena itu menjadi hak warga negara maka akan diperlonggar. Namun, ini berbeda dengan jika parpol ingin ikut dalam pemilu.
Disinggung tentang apakah ketentuan parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009 bisa langsung menjadi peserta Pemilu 2014 akan dihapus, Almuzzammil mengatakan, hal itu belum dibahas. ''Tapi, memang usulan dari para pakar agar syaratnya (menjadi peserta pemilu--Red) diperberat,'' ungkap Almmuzzamil.
Jika ketentuan benar-benar diubah, parpol seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) ataupun Partai Damai Sejahtera (PDS), dan parpol peserta Pemilu 2009 tidak bisa otomatis menjadi peserta Pemilu 2014.
Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu, meminta agar partai-partai besar tidak semena-mena dalam melakukan revisi. Apalagi, bila dengan mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
PDS beserta partai non-PT lainnya pasti keberatan bila ada perubahan UU Pemilu No 8 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2 . ''Dalam ayat itu disebutkan bahwa parpol peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya,'' kata Denny Tewu.
Terlebih sudah muncul isu bahwa draf tersebut akan diubah. Adapun perubahannya menjadi partai politik yang telah memenuhi ketentuan tentang ambang batas perolehan kursi di dewan perwakilan rakyat ditetapkan menjadi peserta pemilu berikutnya. ''Ini dikatakannya tidak fair.''
Denny mengingatkan agar partai yang ada di DPR tidak mengubah kesepakatan, dengan menyuruh ikut verifikasi lagi. ''Jangan ada kesan partai-partai penguasa hanya mau menangnya sendiri.''
Penerapan PT
Anggota Fraksi PAN, M Ichlas El Qudsi, mengingatkan, agar kenaikan PT tidak dilakukan secara drastis. ''Naik dari 2,5 menjadi 3 persen itu sudah ideal. Jangan kemudiannya angka kenaikannya sangat tinggi,'' kata Ichlas.
''Sesuatu yang sifatnya mendadak akan mengejutkan masyarakat. Lebih baik dilakukan secara bertahap dalam dua periode pemilu sehingga masyarakat ataupun parpol juga bisa mempersiapkan diri.''
Terkait dengan penerapan PT hingga DPRD, Ichlas menganggapnya belum perlu. Ia khawatir penerapan PT di daerah justru akan memberangus potensi lokal. ''Potensi lokal akan mati jika PT diterapkan di daerah.''
Ia menyinggung tentang keberadaan parpol lokal yang ada di Aceh. Keberadaan partai lokal di sana bisa menampung aspirasi daerah. ''Kalau parpol lokal di Aceh diizinkan, mengapa potensi lokal di daerah lain justru dimatikan,'' ungkapnya. ed: sadewo
|
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Monday, 31 May 2010 |
JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenangan Kaltim Prima Coal (KPC) melalui keputusan Mahkamah Agung (MA) dalam sengketa pajak senilai Rp 1,5 triliun dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terus menuai pertanyaan besar dari beberapa politisi.
Hal ini, dianggap dapat memberikan dampak yang tidak kecil bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikatakan oleh salah seorang anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Mitchel El Qudsi, Jumat (28/5/2010).
"Paling tidak ada tiga hal penting dari permasalahan ini. Yang pertama jelas, ini sama saja menunjukkan bahwa ditjend pajak tidak mampu memberikan fakta-fakta hukum yang cukup kuat untuk memenangkan kasus ini," katanya.
"Kemudian, secara keseluruhan, masalah ini hanya akan memperlihatkan kelemahan prosedural dan substansial dalam penetapan nilai pajak dari pembayar pajak sehingga menimbulkan sengketa antara pembayar pajak dengan pemerintah," sambung Qudsi.
Sebelumnya, melalui situs Mahkamah Agung, majelis Peninjauan Kembali (PK)
Mahkamah Agung (MA), yang diketuai Paulus Effendie Lotulung, dengan hakim anggota Supandi dan Imam Soebechi, menolak permohonan PK yang diajukan Ditjen Pajak.
Perkara nomor 141 B/PK/PJK/2010 itu diputus dalam jangka waktu kurang dari dua bulan. Perkara ini masuk ke MA pada 29 Maret 2010. Berkas perkara, lalu diedarkan ke majelis PK pada 19 April lalu, kemudian putus pada 24 Mei 2010.
Qudsi menegaskan, dengan keputusan MA ini terhadap kasus KPC dapa menimbulkan keraguan kepada para pembayar pajak. "Akan menimbulkan keraguan pembayar pajak terhadap setiap ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah," tegas Qudsi.
|
|
| | << Awal < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>
| | Hasil 1 - 9 dari 21 |
|
|
