Ekonomi Indonesia: Liberal atau Kerakyatan?

Oleh: Mohammad Ichlas El Qudsi

Bagi orang awam, persoalan ideologi ekonomi tidak terlalu penting. Terpenting bagi mereka adalah bagaimana bisa memperoleh penghidupan yang baik, mampu bertahan hidup, syukur-syukur dapat membuat mereka sejahtera dan kaya raya. Namun, lain halnya ditingkat elit kekuasaan. Persoalan ideologi menjadi pengarah hendak dibawa kemana ekonomi bangsa dan negara ini.

Tentu kita semua masih ingat bagaimana perdebatan antara mazhab ekonomi kerakyatan versus ekonomi liberal pada pemilihan presiden 2009 lalu. Berbagai agitasi konsep dilancarkan kedua belah pihak dalam memberikan gambaran pokok dan kesesuaian untuk penerapan di Indonesia. Namun, penting bagi kita sebetulnya bagaimana memahami kedua mainstream ekonomi ini dan menilai apa yang tepat untuk diimplementasikan dalam perekenomian negara.

Kondisi perekonomian negara saat ini sebetulnya tak lepas dari bagaimana pemerintah mengejawantahkan konsep-konsep ekonomi yang ada. Pengejawantahan konsep ekonomi ini tentu di barengi dengan keyakinan bahwa konsep tersebut memang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, mengapa perdebatan dan pertentangan masyarakat masih saja muncul kepada pemerintah jika pemerintah merasa yakin dengan konsep ekonomi yang diterapkan? Mengapa masyarakat menganggap konsep ekonomi itu justru tidak berpihak kepada rakyat? Lalu, bentuk konsep ekonomi seperti apa yang tepat untuk menyejahterakan rakyat?

Perdebatan dua arus besar ekonomi Indonesia saat ini menarik untuk dianalisa lebih dalam. Sebab, dengan mengacu kepada tujuan reformasi yang diharapkan masyarakat, yakni kesejahteraan yang berkeadilan. Peletakan pondasi ekonomi yang tepat menjadi syarat penting guna menyusun mozaik kehidupan masyarakat Indonesia sat ini dan untuk masa mendatang. Meski bukan hal baru, namun tetap saja menarik untuk dikaji. Apa saja dua arus utama itu? Dan bagaimana perdebatan berlangsung antara keduanya? Ini akan coba kita analisa secara sederhana.

Ekonomi Liberal

Ketika orang mendengar kata liberal, identifikasi perhatian biasanya mengarah pada padanannya, yakni kebebasan. Ekonomi liberal secara harfiah bisa jadi diartikan sebagai ekonomi kebebasan atau ekonomi bebas. Secara harfiah pula, ini artinya bebas “mau diapain” ekonominya. Bebas untuk melakukan apapun tanpa syarat. Bebas untuk mendapatkan sesuatu tanpa halangan. Namun, liberalisme di sini sebetulnya mengacu pada peranan pemerintah terhadap ekonomi dan mekanisme pasar.

Landasan pemikiran ekonomi liberal berawal dari pemikiran Adam Smith dalam karyanya “The Wealth of Nations” (1776), di mana dia dan kawan-kawannya menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Dalam liberalisme, Pemerintah harus membebaskan mekanisme pasar bekerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi restriksi (hambatan) pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya perdagangan bebas (free trade). Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi “bebas dari kontrol pemerintah”, atau kebebasan inidividu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Ciri dari sistem Ekonomi Liberal adalah adanya konglomerasi. Konglomerasi merupakan istilah bagi orang per orang yang menguasai bisnis tertentu dari hulu sampai hilir, serta memiliki bank untuk mengelola dan membiayai keuangan perusahaannya. Jika beberapa konglomerat yang ada di Indonesia misalnya, bergabung dalam suatu konsorsium, maka mereka akan dapat mengusai perekonomian Indonesia. Kemudian, dari ini akan terciptalah oligopoli.

Teori ini sebetulnya tidak salah. Namun, jika hal ini dikaitkan dengan persolan keadilan, tentu ini tidak menyentuh rasa keadilan sama sekali. Terlebih, di dalam negara yang hukumnya masih sangat lemah. Buruh seringkali dianggap sebagai alat produksi dan fungsinya disamakan dengan mesin. Bayangkan, adilkah jika buruh yang bekerja sepanjang hari dan sepanjang tahun, hanya mendapat upah minimum kurang dari Rp. 1 juta perbulan, bahkan sering untuk membiayai dirinya sendiripun tidak cukup, apalagi jika sudah memiliki keluarga, sedangkan pemilik perusahaan menggaji dirinya sendiri ratusan juta rupiah perbulan? Tentulah bukan berarti antara gaji buruh dan gaji pemilik perusahaan harus sama, tetapi setidaknya buruh berhak mendapatkan upah yang wajar dan cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, termasuk untuk masa depan keluarganya.

Ekonomi Kerakyatan

John Maynerd Keynes dikenal sebagai ilmuwan sekaligus ekonom pertama yang menantang paham liberal. Menurut Keynes, pemerintah harus melakukan intervensi dalam perekonomian dan membangun sebuah model perekonomian yang baru. Ekonomi Keynessian ini sering disamakan dengan Welfare State (Negara Kesejahteraan). Negara kesejahteraan diartikan sebagai bentuk kepemilikan negara atas sebagian besar industri. Oleh Presiden Roosvelt, teori ini kemudian digunakan untuk melahirkan kebijakan yang dikenal dengan program New Deal karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Sejak itu pula peran pemerintah atau negara dalam ekonomi makin dapat diterima, makin menguat dan menenggelamkan paham liberalisme. Kebanyakan negara berkembang juga menganut strategi pembangunan yang didominasi oleh negara. Peran negara dalam mekanisme pasar merupakan bagian penting di dalam ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Kerakyatan merupakan versi lain dari Ekonomi Sosialis yang sebetulnya diadaptasikan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam sistem Ekonomi Sosialis ini yang ingin ditekankan adalah peningkatan kehidupan masyarakat lapisan bawah, meliputi buruh, tani, nelayan, dan UKM. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain menciptakan lapangan kerja baru, membuka lahan pertanian atau perkebunan baru, menggali potensi yang ada, atau menaikkan upah buruh sampai cukup untuk kehidupan yang layak, termasuk untuk pendidikan dan masa depan anak-anaknya.

Dalam Ekonomi Kerakyatan yang diutamakan adalah rakyat kecil, seperti buruh, petani, nelayan, dan UKM. Dalam sistem ini, khususnya dalam bidang produksi, yang ingin didorong maju adalah UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada perbedaan dalam hal ini, yakni ketika kenaikan produksi oleh UKM, hasilnya dapat dinikmati oleh sejumlah besar pengusaha kecil. Sedangkan kenaikan yang sama oleh konglomerat hasilnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang kaya saja. Dengan demikian pemerataan pendapatan akan tercapai dan gap antara yang kaya dan yang miskin akan lebih menyempit.

Dalam konteks intervensi negara dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah harus mengatur bagaimana posisi modal yang ditanamkan oleh seorang konglomerat atau pengusaha. Seorang konglomerat, misalnya boleh saja memiliki saham di banyak perusahaan, tetapi tidak boleh menjadi penguasa di lebih dari tiga perusahaan. Selain itu, dia hanya boleh menjabat sebagai direksi perusahaan di tiga perusahaan yang berbeda, misalnya. Namun, selanjutnya, dia hanya hanya boleh menjadi pemegang saham minoritas yang tidak mempunyai hak suara signifikan. Syarat penting bagi pelaksanaan sistem ini adaah aturan yang harus dijalankan dengan ketat dengan sanksi hukum yang berat. Tak lain adalah untuk menghindarkan perusahaan Ali-Baba seperti masa lalu. Aturan ini relatif harus lebih ketat terhadap investor asing.

Saat ini, pemerintah Indonesia terlihat masih gamang di dalam menerapkan model ekonomi mana yang cocok untuk diimplementasikan. Sebagian besar kalangan memandang, ekonomi kerakyatan adalah model yang paling cocok karena realitas masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sejalan dengan Pancasila sebagai pedoman utama konsep ekonomi Indonesia. Namun, tak sedikit pula yang menganggap model ekonomi Indonesia sekarang justru sudah masuk pada fase ekonomi liberal. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah justru lebih condong kearah ekonomi liberal. Sulit memang.