Menjadi Pemimpin Ranah Minang

Oleh : Mohammad Ichlas El Qudsi

            Sumatra Barat Pasca gempa adalah suatu soal besar bagi pemerintahan, setelah gempa dengan kekuatan 7,6 Skala Richter itu meluluh-lantahkan seluruh tatanan kehidupan masyarakat Sumbar. Kondisi pasca gempa ini, diperkirakan oleh beberapa kalangan, akan berimplikasi secara luas pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Akibatnya, berbagai laporan pasca gempa, menunjukkan bahwa untuk proses rekonstruksi, Sumbar membutuhkan waktu selama 2-3 tahun ke depan. Hal itu diperkuat oleh perkiraan KADIN Sumbar, sebagaimana yang dilansir dalam salah satu media online http://bisnis.vivanews.com pada 28 Februari 2010. Laporan KADIN tersebut disampaikan bahwa, untuk pemulihan sektor ekonomi Sumatra Barat, membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun ke depan.

Problem Aktual

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca gempa Sumbar, diprediksikan oleh BAPPENAS bawa, berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan menjadi 10,8 % pada 2010 ini, lebih tinggi dari proyeksi awal sebesar 9,3 persen akibat adanya gempa di daerah tersebut. "Dampak langsung gempa terhadap pekerjaan dan penghasilan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 10,8 % dengan kenaikan sebanyak 1,5 % pada 2010," demikian laporan penilaian, kerugian dan kebutuhan awal Bappenas yang dikutip, Kamis (21/1).

Sumbar pasca gempa juga, meninggal beragam persoalan kehidupan masyarakat yang kian pelik. Terutama sektor sosial ekonomi yang diperkirakan berimplikasi secara luas pada berbagai sektor kehidupan. Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang memprediksi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Barat akan meningkat tajam akibat gempa 7,9 SR pada 30 September. Karena diperkirakan 114.797 keluarga tak lagi memiliki rumah layak huni, 20 ribu pekerja kehilangan pekerjaan, ribuan pelajar kehilangan tempat belajar di 1.384 sekolah, ribuan pedagang di Pasar Raya Padang kehilangan tempat berdagang yang layak, dan 410 warga masih tinggal di pengungsian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan (PadangKini.com).

Fokus Pembangunan

Problem aktual sebagaimana yang telah diuraikan di atas, membutuhkan suatu kinerja yang maksimal dari pemerintah Sumbar. Dalam rangka merevitalisasi aspek-aspek penting yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Diantara aspek-aspek sosial ekonomi mendesak yang harus sesegarah diresponi oleh pemerintah yang akan datang adalah:

·         Pembangunan Infrastruktur fisik, baik perumahan rakyat atau pun sarana publik seperti Rumah Sakit, tempat ibadah, sarana transportasi, penerangan (PLN), dalam rangka merenormalisasi kehidupan masayarakat Sumbar pasca gempa.

·         Memberikan stimulasi ekonomi mikro berupa bantuan modal usaha kepada masyarakat yang aset usahanya macet akibat terpaan bencana gempa. Hal ini berkaitan dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk meminimalisasi fluktuasi angka pengangguran.

·         Pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lowongan kerja kepada masyarakat guna menekan angka kemiskinan yang diperkirakan akan fluktuatif pasca musibah gempa

·         Memberikan layanan kesehatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat tidak mampu. Mulai masyarakat di perkotaan hingga yang berada dipelosok desa. Terutama masyarakat korban gempa.

·         Perbaikan sarana-prasaran pendidikan dan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak tidak mampu dan anak korban gempa yang ditinggal mati oleh orang tua dan kerabat-kerabat terdekatnya

·         Pemberlakuan regulasi yang tegas melalui supremasi hukum

·         Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor investasi ekonomi serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

·         Menciptakan iklim kerja pemerintahan, baik melalui restrukturisasi birokrasi serta transparansi kebijakan dalam rangka menciptakan afektivitas kerja-kerja pemerintahan.

Dari beberapa pilar titik vital sektor pembangunan dan perbaikan sistim sosial ekonomi masyarakat Sumbar di atas, maka ada beberapa aspek yang perlu dijadikan skala prioritas kerja pemerintah mendatang dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi Sumbar. Diantaranya adalah :

·         Pembenahan aspek fisik lingkungan

·         Rehabilitasi infrastruktur mencakup sarana-sarana publik seperti jalan, bangunan perkantoran, sekola, rumah sakit dan sarana vital publik lainnya.

·         Merevitalisasi kehidupan ekonomi masyarakat dengan jalan memberikan stimulasi berupa bantuan modal usaha.

·         Normalisasi kehidupan sosioreligius masyarakat

·         Normalisasi kehidupan politik

·         Efektivitas kinerja pemerintah

Beragam problema sosial ekonomi di atas, membutuhkan kerja-kerja pemerintahan serius dalam mengembalikan kondisi masyarakat sestabil ketika sebelum musibah gempah ini terjadi. Untuk itu, kita membutuhkan figur pemimpin Ranah Minang yang memiliki kekuatan konsepsi serta tract record dalam kerja kerja pemerintahan. Dan figur pemimpin tersebut, sangat bergantung pada selektifitas masyarakat Sumatra Barat untuk menentukan siapa calon Gubernur Sumbar pada periode-periode berikutnya (2010-2015).

Figur pemimpin

           Salah satu variabel penting dalam pemulihan situasi pembangunan Ranah Minang ke depan adalah memiliki sosok pemimpin yang memiliki kekuatan karakter kepemimpinan (leadership), kekuatan karakter kepemimpinan ini mencakup kompetensi dalam menata seluruh aspek kebutuhan dasar masyarakat Sumbar, terutama pemulihan situasi sosial ekonomi pasca terjadinya musibah gempa. Untuk itu, figur pemimpin yang kita harapkan adalah sebagai berikut :

Pertama : Figur yang memiliki daya kepekaan sosial (social sensitivity), karena kepekaan sosial seorang pemimpin akan turut mempengaruhi seluruh praktek kebijakannya terhadap rakyat. Turunan karakter social sensitivity ini, memberikan konsekuensi perilaku kepemimpinan yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. serta konsisten dalam konsep dan perbuatan. Pemimpin dengan daya sensitifitas sosial yang tajam akan membuatnya selalu hadir dan berintegrasi dengan nasib dan keluh-kesah rakyat. Kedua : Memiliki sosial-ekonomi networking yang luas (baik dalam maupun luar negeri). Sebab, Pemulihan sektor ekonomi rakyat Sumatra Barat saat ini, menuntut kehadiran pihak investor untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab kondisi ekonomi Sumatra Barat pasca gempa, masih membutuhkan tahap-tahap perbaikan infrastruktur yang serius dan mendesak. Ketiga : Calon Gubernur Sumatra Barat periode 2010-2015, harus memiliki pengalaman birokrasi yang handal, agar dalam mengolah Propinsi Sumatra Barat tidak lagi menggunakan logika uji-coba. Kedangkalan pengalaman birokrasi akan memicu lahirnya logika pemerintahan bongkar-pasang. Padahal, yang diharapkan rakyat Sumatra Barat saat ini adalah percepatan pemulihan infrastruktur sosial ekonomi. Bukan melatih kemampuan awal birokrasi pemerintahan.

Keempat : Dari ketiga kriteria di atas, agar keberlanjutan pemulihan Sumbar bisa terwujud secara maksimal, bila masyarakat Sumatra Barat memiliki pemimpin yang tegas dan berani membuat keputusan strategis untuk rakyatnya. Termasuk berani menghadapi segala resiko atas kebijakan yang dikeluarkan. Karena membangun Sumatra Barat, tidak cukup hanya dengan opini, pantun dan wacana, tapi diimbangi atau diejawantahkan dengan keputusan-keputusan yang cepat, tepat dan berpihak.

Diakhir artikel ini, saya ingin menegaskan bahwa, keberlanjutan pembangunan Sumatra Barat pasca gempa, sangat bergantung pada suatu akuntabilitas kerja kepemerintahan yang sungguh-sungguh, terutama aspek-aspek pembangunan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Yaitu, pembenahan aspek fisik lingkungan, rehabilitasi infrastruktur sosial ekonomi, penataan ulang kehidupan sosioreligius masyarakat, normalisasi kehidupan politik serta peningkatan efektivitas kinerja pemerintah. Keenam hal mendasar ini, hanya akan dapat terwujud ke depan bila pemimpin yang kita miliki, adalah yang berkarakter, penuh tanggung jawab serta pemimpin yang berani dalam mengambil suatu keputusan strategis dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan serta kebijakan tersebut kepada masyarakat Sumatra Barat.