Desas-desus nama sejumlah artis seperti Inul Daratista (Cabub Malang), Ayu Azhari (Cawabup Sukabumi), Zulia Peres (Cabub Pacitan), Maria Eva (Cabub Sidoarjo), akhir-akhir ini turut meramikan dinamika politik daerah. Fenomena selebrasi politik ini, menyimpan banyak soal seputar problem ketokohan dan kepopuleran seorang figur disatu sisi, serta urgensi visi dan program pembangunan di sisi yang lain, dalam mencari sosok figur ideal kepala daerah. Hal ini dinilai oleh Budayawan Radar Panca Dahana sebagai “krisis pencarian jati diri akibat ketidak percayaan rakyat terhadap partai politik”

Sebabnya adalah, asumsi kepopuleran dan ketokohan, kini terjebak pada pemahaman umum bahwa, seorang yang dianggap tokoh atau ditokohkan, serupa dengan kepemilikan populeritas semata. Meskipun kepopuleran itu diperoleh dengan cara apapun. Krisis popularitas dan ketokohan dalam berbagai momentum pilkada, sering disebabkan oleh beberapa problem mendasar :

Pertama, partai politik belum mampu melahirkan figur kader dengan “ketokohan yang memasyarakat”. Baik melalui ide-ide pembangunan, mengusung program-program unggul yang relevan dan populer, serta kepedulian besar pada masyarakat basis dalam bentuk aksi dan kreasi. Hal ini karena, parpol cenderung terbelenggu orientasi jangka pendek (pragmatis). Kedua, Sistim partai belum mampu memaksimalkan seluruh sumber daya partai untuk mengorbitkan kader-kader pilihan ke publik melalui suatu mekanisme perkaderan yang sistematik (kaderisasi). Ketiga, minimnya upaya pelembagaan kekuatan secara berjejaring hingga ke pelosok basis simpul pemilih, atau pemilih ideologis yang konsisten pada ide dan program kandidat dari partai. Problem lain yang turut memperburuk popularitas kadernya partai adalah :

 

Keterbatasan Sumber daya

Dalam beberapa pilkada di Indonesia, keterbatasan sumber daya, ongkos politik yang besar, dengan jangkauan wilayah pemilih yang luas, turut memperhambat akses sosialisasi kandidat dari partai tertentu untuk dikenali publik. Akibatnya, langkah-langkah menggandeng artis filem, sinetron atau penyayi, menjadi alternatif mendongkrak nilai jual paket kandidat kepada masyarakat, dengan bermodalkan kepopuleran yang dimiliki artis.

Tak peduli paket dari kalangan artis tersebut bervisi atau tidak, memiliki program-program ril yang bersentuhan dengan kebutuhan ril publik atau tidak, dan memiliki wawasan kedaerahan yang maksimal atau tidak, di tempat ia dicalonkan. Yang penting memiliki popularitas dan bisa mendongkrak suara dalam pemenangan pilkada, langsung diakomodir.

Besarnya ongkos pemasaran politik yang disebabkan jangkauan wilayah yang luas, mendorong partai-partai pengusung “merekrut kalangan artis papan atas”. Paling tidak, kandidat yang dipaketkan dengan artis, bisa meraup popularitas ke seluruh pelosok basis pemilih, dengan tidak mengeluarkan ongkos politik yang besar.

 

Budaya pemilih

Budaya instan, pragmatis, orientasi jangka pendek, adalah kultur politik yang senantiasa menghiasi budaya demokrasi kita. Masyarakat dengan orientasi jangka pendek, sangat rentan terhipokrasi oleh kemasan popularitas entertainsitik, monumental dan dramatis dengan layanan iklan politik.  Pemanfaatan popularitas kandidat dari kalangan selebrtitis, merupakan suatu strategi terkini parpol untuk menyandera simpati dan suara pemilih.

Skenario seperti ini mudah diciptakan, karena pra kondisinya sudah terbentuk, dan telah membudaya di tengah-tengah kultur demokrasi masyarakat, yaitu pemilih yang sudah terbiasa dengan pendekatan kepentingan sesaat, instant, orientasi jangka pendek, mudah percaya pada janji dan iklan, serta bisa dibeli suaranya. Kultur demokrasi demikianlah, yang menyebabkan masyarakat mudah memilih figur atau tokoh karbitan bermodal tampang dan pundi-pundi, tanpa reserve.

 

Ketokohan belum teruji.

Bermodalkan popularitas di media, tidak cukup memosisikan seseorang sebagai figur atau tokoh. Sebab, popularitas bisa diperoleh seseorang dengan berbagai cara. Baik dengan jalan halal ataupun haram. Olehnya itu, pemaduan popularitas dan ketokohan, harus saling berkorelasi dalam suatu konsepsi yang konstruktif. Seseorang yang setiap harinya populer di layar kaca (infotainment), di cover majalah, bintang iklan atau sinetron, tidak serta-merta bisa menjadi figur atau tokoh. Sebab, ketokohan harus dilihat sebagai entitas yang teruji dengan pengabdian dan kepedulian di tengah-tengah masyarakat secara multi dimensional.

Seorang tokoh adalah, orang yang selama hidupnya, mengabdi kepada rakyat “tanpa pamrih”. Atau orang yang populer di tengah-tengah masyarakat karena keuletan pengabdiannya dalam bentuk kinerja dan kepedulian yang ril kepada masyarakat. Baik dari kalangan struktur pemerintahan, atau lembaga sosial kemasyarakatan. Bukan “tokoh karbitan” yang muncul secara insidentil dan dramatis, disaat-saat momentum politik tertentu.

Figur dan penokohan selama ini, sering terjebak pada “pelabelan”, akibat kepentingan politik. Dalam waktu yang singkat, seseorang dengan mudah menjadi tokoh atau ditokohkan. Hanya karena skenario media melalui iklan politik. Padahal, ketokohan sangat bergantung pada tolak ukur pengabdian masyarakat dan mendapat pengakuan dalam kurun waktu yang lama.

Semakin banyak tokoh karbitan dalam sistim politik kita, akan membuat tatanan demokrasi menjadi cenderung prematur. Sebab, figur pemimpin yang dipilih, tidak berdasarkan keterujian kinerja dan pengabdian terhadap rakyat. Melainkan ketergodaan pada kemasan layanan iklan politik yang kadang kamuflatif terhadap figur tertentu.

 

Formula yang tepat sebagai piranti untuk masalah ini adalah, Pertama : Memunculkan tokoh yang sudah teruji. Untuk menjaga idealisasi kepemimpinan di daerah, kandidat yang diusung oleh parpol, adalah tokoh-tokoh yang sudah teruji di medan pengabdian. Mereka yang selama ini berkiprah dalam multisektor pembangunan daerah. Baik dari kalangan birokrat, pengusaha, kaum profesional, aktivis, maupun tokoh adat. Bukan “tokoh karbitan” yang muncul secara insidentil dan dramatis akibat letupan momentum politik.

 

Kedua : Penguasaan simpul-simpul pemilih. Penguasaan simpul-simpul pemilih adalah, sebuah kerja pengabdian yang panjang di basis pemilih secara berjejaring hingga ke pelosok desa. Ini bukan kerja sesaat menjelang pilkada yang instan. Tapi, mengenalkan kepada rakyat program konkrit peningkatan sumberdaya multi dimensional. Baik di segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan sumber daya alam lainnya.

Institusionalisasi program konkrit dan pengenalan program baru di titik-titik simpul masyarakat, adalah cara yang tepat meminimalisir godaan masyarakat pada pemasaran politik yang suka mengumbar kepopuleran dan ketokohan sesaat. Popularitas yang ideal bagi seorang figur adalah, kemampuan mengusung program program yang populer dan bersinergi dengan kebutuhan vital masyarakat.

Ketiga : Timsukses yang handal. Distribusi timsukses handal secara menyeluruh ke pelosok basis pemilih. Baik dari kota hingga ke desa-desa, dengan kerja-kerja kolektif yang terorganisir dan sistematis. Menyusup ke seluruh kantung suara dengan cara dan metode yang populer. Strategi ini akan mempermudah sosialisasi figur atau tokoh tanpa dengan pola-pola kerja politik “hitam” dan pragmatis untuk memperoleh suara.

Keempat : Program-program yang menyentuh dan disukai oleh rakyat. Populeritas yang ideal adalah sosok yang dikenal secara massive karena keunggulan programnya. Program yang ditawarkan kepada masyarakat, adalah program yang ril, mudah dibahasakan dan dipahami oleh semua kelas sosial. Tidak hanya lewat retorika atau janji ferbal belaka, tapi melalui aksi dan kreasi nyata. Dengan pola ini, popularitas kandidat akan terangkat secara alamiah dan rakyat sulit melupakannya.   

 

Euphoria demokrasi telah mendorong setiap orang terlibat dalam ranah politik secara partisipatif. Namun, terkadang hal ini tidak disokong oleh kapasitas yang berimbang. Baik dari segi ketokohan, kegfiguran dan sumber daya yang teruji. Hal inilah yang menyebabkan sistim pilkada kita “seperti pasar”. Semua jenis barang ada di dalamnya. Baik yang higienis sampai yang menangandung bibit penyakit. Dan hal ini bisa diminimalisir, hanya dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat. Bahwa figur pemimpin daerah yang ideal bukan sebatas populer, tapi labih dari itu, ketokohan dan kefigurannya harus teruji dalam medan keberpihakan dan kepedulian yang riil pada masyarakat.   

 

Penulis adalah : Pemerhati kualitas demokrasi tanah air.

Sekarang menjabat sebagai anggota DPR-RI Komisi XI Dapil Sumbar I