|
MEDIA Indonesia, 14 Juli 2010 |
|
|
|
|
Ditulis Oleh Administrator
|
|
Saturday, 17 July 2010 |
JAKARTA--MI: Partai Amanat Nasional (PAN) menilai rapor merah yang didapat Menkum dan HAM Patrialis Akbar dari Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sedikit banyaknya disebabkan oleh pengaruh kader Golkar.
Fungsionaris PAN M Ichlas El Qudsi mengatakan, belum maksimalnya kinerja Patrialis Akbar dikarenakan Menkum dan HAM sebelumnya Andi Mattalata yang notabene kader Partai Golkar tidak menuntaskan pekerjaan rumah yang ada.
"Perlu kita ingat, Menkum dan HAM sebelum Bang Patrialias adalah kader Golkar. Bang Patrialis ini mendapat limpahan pekerjaan rumah yang tidak dituntaskan sebelumnya," ujar M Ichlas di Jakarta, Rabu (14/7).
Sehubungan dengan itu, M Ichlas meminta Partai Golkar tidak mencampuri kewenangan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle kabinet, khususnya Menkum dan HAM Patrialis Akbar. Perlu tidaknya perombakan kabinet tergantung kebijakan SBY, bukan atas desakan pihak tertentu.
"Tidak perlu mendesak-desak Presiden, beliau yang lebih tahu bagaimana kinerja pembantunya dan bagaimana soliditas di kabinet. Menurut hemat saya mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden," ucap anggota Komisi XI DPR itu.
Masih menurutnya, rapor merah yang diberikan UKP4 tidak bisa dijadikan alasan untuk mencopot seorang menteri. Penilaian UKP4 terhadap kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah bersifat temporal dan kondisional.
"Penilaian itu bukan vonis. Artinya, kinerja masih bisa ditingkatkan lagi. Tidak mungkin membenahi sebuah institusi hnaya dalam satu tahun. Itu tidak realistis, karena tugas yang ditinggalkan periode sebelumnya cukup banyak."
Anggota DPR dapil Sumbar I ini berpendapat, Patrialis Akbar yang memperoleh nilai merah dari UKP4 bukan berarti tidak layak menjadi menteri melainkan karena begitu besarnya tantangan yang harus dihadapi di kementerian yang ia pimpin.
"Menkum dan HAM kan mengurusi sebuah sistem yang tidak sederhana, tantangannya pun sangat besar. Bukan hanya mengurusi imigrasi dan lapas saja tapi juga peraturan perundang-undangan dan HAM yang membutuhkan sinergitas antarlembaga," terang politisi yang akrab disapa Michel ini.
Sebelumnya, Partai Golkar meminta Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang berkinerja buruk menyusul adanya laporan UKP4. Menteri yang mendapat rapor merah dari UKP4 adalah Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PU Joko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring. (AO/OL-8)
|
