Cukup lama Indonesia berada dalam kubangan sistem yang dibatasi dan diawasi secara ketat oleh penguasa, lebih kurang 32 tahun lamanya waktu yang dilewati untuk membuka diri serta memberi kebebasan secara luas kepada masyarakat. Diakui atau tidak, rezim Soeharto sukses menciptakan iklim yang tidak sehat, dimana partisipasi dan peran serta masyarakat dibatasi—kalau tidak mau disebut—dikekang. Kritik-kritik dianggap sebagai perlawanan dan dapat membahayakan keberadaan dan eksistensi rezim, sehingga diperlukan “penertiban”. Berbagai bentuk penataan dilakukan termasuk menggunakan alat-alat negara untuk melakukan kontrol yang ketat terhadap berbagai aktifitas masyarakat. Tercatat sejumlah aktifis pernah merasakan kejamnya penjara orde baru. Bahkan diawal-awal berkuasa (orde baru) tidak sedikit yang dikirim ke “hotel prodeo” tanpa diadili. Selain itu, aktifitas politik masyarakat Indonesia sebagai hak demokrasi individu yang dijunjung tinggi tidak mendapat jaminan dan tempat yang layak.

 Namun selepas rezim Soeharto tumbang yang ditandai dengan lahirnya reformasi, berbagai bentuk  partisipasi masyarakat dibuka lebar bahkan cendrung kebablasan, meskipun pada akhirnya masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya ini, ditunjukkan dengan semakin maraknya keikutsertaan masyarakat dalam memperjuangkan berbagai kepentingannya sendiri, suatu pemandangan yang sulit ditemukan saat orde baru masih ada. Partisipasi masyarakat ini harus terus dipupuk, sehingga pengawasan dalam pengelolaan negara tidak hanya oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk negara, melainkan juga oleh masyarakat.

 Sayangnya kesuksesan melahirkan reformasi tidak diikuti dengan penataan sistem yang baik, sehingga diawal reformasi sempat muncul berbagai polemik dan masalah yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap konsep serta model reformasi yang akan dilaksanakan, hal ini akibat kekurang cermatan dalam merancang perubahan secara utuh dan komprehensif. Gerakan reformasi terlalu bernafsu untuk segera mengakhiri rezim Soeharto, sehingga lupa mempersiapkan berbagai agenda pasca Soeharto. Disaat yang sama momentum ini dimanfaatkan dengan cerdik oleh reformis-reformis “kesiangan” yang dalam waktu singkat berganti wajah serta berbondong-bondong mengaku sebagai pahlawan dan paling reformis, padahal saat reformasi dihembuskan mereka termasuk yang pesimis akan keberhasilan gerakan reformasi. Namun kondisi ini bisa dimaklumi dan sangatlah wajar, mengingat aktor-aktor perubahan saat itu sibuk menbagi-bagikan “kue” kekuasaan yang baru didapatnya dengan mengenyampingkan konsep penataan Indonesia pasca Soeharto, maka tidak aneh jika sepanjang 1998 hingga pemilu 2004 konflik berlangsung terus menerus baik secara horizontal (masyarakat vs masyarakat) maupun vertikal (elit politik vs elit politik).

 Catatan yang sering diukir dalam tulisan-tulisan masa lalu, adalah terpusatnya kekuasaan pada satu orang, yaitu Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden, sedangkan lembaga-lembaga Negara hanya ditempatkan sebagai alat pelengkap atau perangkat yang dapat digunakan Soeharto untuk melakukan berbagai tindakan dan kegiatan yang diinginkannya. Oleh karena itu Robert. D. Putnam, mengemukakan ada dua konsepsi berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam ilmu sosial maupun bahasa awam : (1) kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan (2) kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif (M.Mas’oed & C MacAndrews-ed, 2000:80). Dalam kaitannya dengan kekuasaan ini,  Soeharto dipandang sangat cerdik menentukan dan menempatkan orang-orang dalam pemerintahannya, sekaligus pandai meredam berbagai protes yang ditujukan kepadanya, sekalipun terdapat pula efek lain yang ditimbulkan oleh kekuasaan Soeharto, seperti berkurangnya partisipasi masyarakat sebagai wujud dari peran-peran politik  mengekang yang diterapkannya.