Tujuan ideal politik adalah tegaknya keadilan, untuk itu setiap orang memiliki hak politik, guna mendapatkan dan menegakkan keadilan tersebut. Politikpun memiliki wadah sebagai tempat berhimpun dan menyalurkan hak-hak politik, yaitu melalui partai politik. Namun demikian, politisi bukan hanya aktivis partai politik, melainkan setiap individu yang memiliki landasan nilai dan ideologi, yang memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politik rakyat, serta kedaulatan negara. Secara tipologis, terdapat tiga tipologi politisi, Pertama, politisi pro rakyat, yaitu politisi yang senantiasa memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat dengan menghilangkan kepentingan pribadi dan partai politik. Kedua, politisi pro pemerintah, yaitu politisi yang senantiasa memperjuangkan dan mendukung kebijakan pemerintah, terlepas kebijakan tersebut merugikan atau menguntungkan bagi kepentingan rakyat. Ketiga, politisi pro partai, yaitu politisi yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap kebijakan partai politik, terlepas kebijakan tersebut membela kepentingan rakyat atau pemerintah.
Dalam konteks hari ini, nampaknya lebih banyak politisi yang memiliki tipologi pro pemerintah dan pro partai politik, dan amat sedikit pro rakyat. Banyak politisi yang tidak memiliki ideologi dan landasan nilai dalam mengartikulasikan aktivitas politiknya dalam wilayah praksis. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya politisi yang berasal dari partai politik, yang tidak melakukan proses pendidikan politik terhadap rakyat. Padahal dalam tradisi budaya kewargaan (civic culture), keterlibatan politik seseorang dapat dipahami sebagai sejauh mana seorang warga negara secara psikologis terlibat dalam politik atau peduli dengan persoalan politik. Akan tetapi yang terjadi saat ini, masih banyak anggota masyarakat yang anti terhadap politik dan partai politik, bahkan memberikan citra negatif terhadap lembaga-lembaga politik, terutama kepada institusi DPR.
Dalam kasus demonstrasi misalnya. Seringnya terjadi demonstrasi, sebagai medium penyampaian aspirasi masyarakat, sebenarnya terjadi karena pintu demokrasi yang tersumbat. Hal ini juga terjadi karena tidak ada mekanisme yang mengatur tentang penyampaian aspirasi masyarakat baik kepada eksekutif maupun legislatif. Tawaran - Menjadi seorang politisi bukanlah tanpa proses. Seorang politisi harus berasal dari suatu proses tempaan dan bidikan politik yang panjang, serta memiliki basis ideologi dan landasan teori yang kuat sehingga mampu menganalisa suatu masalah. Dengan demikian mampu pula memahami dan menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
- Menjadi seorang politisi harus memiliki sikap yang tegas dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Sehingga dalam prosesnya, seorang politisi akan selalu mendukung kebijakan pro rakyat.
- Menjadi seorang politisi harus terus menerus melakukan pendidikan politik terhadap rakyat, sehingga pada akhirnya negara dan warga negara sama-sama memiliki posisi yang kuat.
|
