Pendidikan di Sumatera Barat Dulunya Menulis tentang pendidikan di Sumatera Barat ibarat bercerita tentang sejarah masa lalu yang gemilang penuh kejayaan. Hampir boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak tahu betapa sumatera barat dulunya adalah kawah candradimukanya pemimpin-pemimpin negeri ini. Jika pun mereka tidak bersekolah dan menuntut ilmu disumatera barat mereka minimal mengakui bahwa sumatera barat adalah gudang tokoh pendidik dan pendidikan. Kejayaan pendidikan di Sumatera Barat dahulu ini dapat kita kenal lewat paling tidak lima hal. Pertama, Kuatnya etos belajar dan sekolah di sumatera barat yang dapat dilihat dari tokoh-tokoh minang yang kemudian menjadi tokoh nasional. Misalnya Mohammad Hatta, Tan Malaka dan Sutan Syahrir yang belajar sampai ke negeri Belanda. Muhamad Yamin yang mendapatkan gelar Mr nya dari perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal UI sekarang. Bahkan termasuk dalam kelompok ini adalah mereka-mereka yang belajar keras secara otodidak. Seperti Buya Hamka, Haji Agus salim serta tokoh-tokoh lainnya yang tidak henti-hentinya menuntut ilmu dan belajar secara mandiri. Kedua. Muncul dan berkembangnya Institusi-institusi pendidikan yang pernah besar dan berada di Sumatera Barat. Institusi-institusi ini karena system dan kualitasnya memiliki dua keunggulan yaitu menghasilkan tokoh-tokoh yang berkarakter dan memiliki kemasyhuran nama sampai keluar sumatera barat. Bahkan ada yang sampai keluar negeri. Selain itu juga memiliki murid yang berasal dari luar sumatera barat bahkan dari luar Indonesia. Institusi tersebut antara lain adalah INS Kayu Tanam, Diniyah Padang Panjang, Sumatera Thawalib, Parabek, Candung, Normal School dls. Yang ketiga. Faktor figure ketokohan dan kepemimpinan yang dimunculkan oleh para tokoh pendidik yang memimpin lembaga pendidikan tersebut di atas. Seperti Ibrahim Musa dari Parabek, dan Rahmah El Yunusiah dari Diniyah Putri Padang Panjang.
Keempat. Gambaran itu juga disebabkan oleh factor tokoh-tokoh yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan ini. Tokoh-tokoh keluaran institusi didik di sumatera barat memiliki peran yang tidak kecil dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik ditingkat local regional bahkan mungkin Nasional. Kelima, factor kultural. Selain dari factor figure dan institusi sebenarnya satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kesemua hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi kultur yang pada waktu itu sangat mendukung berkembangnya masyarakat yang cerdas dari berbagai sudut komunitas. Ditengarai kultur kecerdasan ini bermula dari adanya institusi surau-lapau dan rantau yang menjadi wahana pendidikan yang berlangsung secara alami dan tidak formal. Surau mendidik masyarakat menjadi cerdas secara spiritual dan fisikal. Lewat pengajian, ceramah, kisah-kisah rasul dan latihan pencak silat yang dilakukan disana. Lain surau lain pula dengan lapau. Lapau merupakan arena melatih kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional lewat cerita-cerita, rumor dan debat kusir soal-soal politik, ekonomi, budaya dls. Yang tentunya menghasilkan proses internalisasi ilmu dan pengetahuan. Sementara itu rantau merupakan elemen yang mengasah kecerdasan intelektual dan kecerdasan social emosional yang lain melalui proses pengujian kemampuan diri atas apa-apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Baik kultur, pengetahuan serta etos kehidupan.
Mundurnya Pendidikan di Sumatera Barat Era gemilangnya pendidikan itu bertahan cukup lama. Paling tidak sampai berakhirnya pemerintahan Sukarno citra negeri yang penuh kecerdasan ini masih tertanam cukup kuat pada benak terdalam warga Sumatera Barat. Pada periodesasi tersebut masih muncul tokoh-tokoh yang mewarisi karakter unggul ini. Setelah semuanya mulai memudar maka tinggallah era yang cenderung menjadi periode pertengahan. Dimana tidak muncul tokoh-tokoh yang cukup kredibel yang diakui secara nasional, atau mungkin antar bangsa. Periode kemunduran yang makin tajam ini akan coba dijelaskan dari beberapa sebab : Pertama, factor teralienasinya Sumatra Barat pasca peristiwa PRRI. Mau tidak mau, suka tidak suka kita mesti mempertimbangkan factor ini sebagai sebuah kenyataan yang menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat sumatera barat ditingkat nasional. Kondisi daerah yang bergolak mengakibatkan banyak institusi pendidikan menutup diri. Termasuk dalam hal ini lembaga pendidikan moderen seperti Universitas Andalas. Para dosennya bersama para mahasiswa sebagian besar ikut menyingkir ke hutan membantu perjuangan PRRI. Akibatnya kampus pun tidak menjalankan aktifitas akademisnya. Dan sebagaimana diketahui pemberontakan PRRI berlangsung cukup lama. Lebih kurang empat tahun lamanya. Bahkan setelah PRRI selesaipun aktivitas kampus tidak langsung berjalan normal.
Ini semua kemudian mengakibatkan terpangkasnya generasi cerdas calon pemimpin sumatera barat berikutnya. Apalagi adanya tekanan yang diterima oleh penduduk dan masyarakat akan adanya berbagai sikap dan perilaku yang tertanam lama di hati. Terpangkasnya generasi yang akan menjadi tokoh pada waktu itu baru terasakan hari ini. Dapat kita lihat kemudian betapa untuk tingkat nasional, sumatera barat tenggelam dalam sepinya kemunculan figure yang menampilkan wajah tokoh hasil didikan sumatera barat. Kedua, Kebijakan orde baru yang represif dan monokultur. Pasca PRRI masyarakat sumatera barat tidak langsung tenang. Konflik politik pada tahun 1965 mau tidak mau ikut mempengaruhi kondisi dan situasi masyarakat. Munculnya rezim suharto pada awalnya cukup memberikan harapan pada masyarakat. Namun kebijakan politik orde baru yang monokultur dengan melakukan penyeragaman dalam berbagai hal kemudian menjadi salah satu factor penghambat. Digantinya nagari menjadi kelurahan adalah salah satu dari fenomena ini yang berpengaruh langsung pada sendi-sendi kehidupan orang minang yang dulunya memilih wali nagari secara demokratis dan hari ini harus menerima lurah sebagai pimpinan yang ditunjuk dari atas. Ini, walaupun belum mendapatkan bukti yang valid dapat diduga mengurangi sifat demokratisnya orang minang dalam banyak sisi. Terutama berdampak pada aspek pendidikan. Sifat pendidikan ala minangkabau yang dulunya demokratis karena perubahan system pemerintahan menjadi menjadi top down mengakibatkan alur berpikir yang sama diterapkan dan terbawa kemana-mana.
Lebih dari itu komunitas masyarakat minangkabau yang pada pemilu 1955 dimenangkan oleh Masyumi yang kemudian menjadi pendukung utama pemberontakan PRRI diwaspadai oleh rezim baru Suharto. Sikap represif ini dimulai dengan fusi partai dan dilarangnya Masyumi bangkit kembali. Dan Sumatera Barat kemudian perlahan dan pasti dijadikan semacam barometer politik di dalam pengordebaruan atau dalam istilah yang cukup sinis sebagai proses domestifikasi ideology. Proses domestifikasi ini dilakukan dengan pelan dan pasti serta terkontrol. Misalnya dengan mengutus Prof. Harun Zain menjadi Rektor Unand dan kemudian menjadi Gubernur Sumatera barat. Lalu mengirimkan Ir. Azwar Anas sebagai Direktur Semen Padang dan lalu kemudian menjadi Gubernur Sumbar. Diakui memang kedua mantan Gubernur tersebut memiliki jasa yang tidak sedikit untuk membangun harga diri orang minang dan masyarakat Sumatera barat di pentas nasional. Namun perlu dipahami bahwa motif dari pemerintahan orde baru saat itu adalah menjinakkan masyarakat sumatera barat agar tidak lagi memiliki kemauan untuk kritis pada pemerintah pusat.
Selain itu pola monokultur yang diterapkan pada masa orde baru juga membuat makin terkikisnya kultur cerdas yang biasa terbina dalam masyarakat karena masih adanya nagari. Kultur itu adalah kultur musyawarah mufakat yang tentunya berdampak pada kekritisan dan kebersamaan yang secara factual selalu terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Ketiga. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ini memang tidak langsung menghancurkan pendidikan sumatera barat. Namun krisis ini telah melindas pondasi utama perekonomian bangsa Indonesia. Jatuhnya nilai rupiah hingga membuat semuanya menjadi mahal. Termasuk di dalam hal ini biaya pendidikan. Data pada tahun 2002 memeperlihatkan bahwa secara nasional 44 juta penduduk usia sekolah tidak terlayani pendidikannya. Bahkan jika kita lihat hasil penlitian internasional terlihat kemampuan membaca siswa SD kita berada pada peringkat 38 dari 39 negara yang masih diteliti. Dan data lainnya HDI tahun 2002 Indonesia peringkat 110 dari 173 negara yang diteliti. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Brunai, Malaysia, Thailand, Vietnam bahkan di bawah Afrika selatan.
Untuk Sumatera barat hasil ini tentunya sangat terasa pengaruhnya. Karena sumbar masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya. Keropos secara nasional pun akan mengeroposkan sumbar. Keempat. Faktor Undang-undang otonomi daerah. Perubahan drastic karena dampak reformasi adalah terciptanya system baru yang desentralistis. Hal ini perlu disyukuri. Namun pemerintahan daerah yang berada di provinsi sumatera barat secara umum tidak siap mengantisipasi kondisi ini. Tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang bahwa daerah dan provinsi lain akan memiliki daya tarik bagi para guru-guru atau dosen-dosen dari sumatera barat. Juga tidak pernah terlintas bahwa para mahasiswa dan pelajar provinsi sekitarnya yang dulu kuliah dan sekolah di sumatera barat kemudian tidak lagi mengalir berduyun –duyun belajar ke sumbar karena ditempat mereka sudah ada perguruan tinggi yang juga bagus. Karena diajar oleh dosen dan guru yang berasal dari sumbar. Semua ini tidak terantisipasi oleh pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya.
Kelima. Hilangnya kultur intelektual yang dulunya bermula dari surau, lapau dan rantau. Surau menjadi sepi pemuda. Para pemuda sudah tidak lagi tidur di surau. Tidak lagi belajar agama, mengaji dan belajar silat. Lapau menjadi hanya tempat minum kopi pagi, berjudi dan bermenung. Tidak ada lagi orang yang menjadikan lapau sebagai arena perdebatan yang sesungguhnya. Karena perdebatan itu sudah lama dirampas oleh pemerintah. Rantau menjadi tempat pelarian dari kesumpekan hidup dikampung. Bukan lagi tempat menguji dan mencari kemajuan dalam arti pendidikan dan kecerdasan.
Kecerdasan dan Kepemimpinan dalam Pendidikan sebuah Tipologi Sinergis
Didalam menghadapi situasi seperti di atas diperlukan beberapa solusi yang diciptakan melalui beberapa langkah dan kebijakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dan konsisten. Namun lebih dari itu ada dua hal yang menjadi tiang dan penyangga bagi terlaksanannya langkah dan kebijakan tersebut. Pertama. Pemimpin yang cerdas. Permimpin yang cerdas adalah orang yang diterima oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan dan dianggap mampu memberikan panduan dan arah bagi masyarakat dan ditauladani dengan didukung oleh seperangkat kemampuan, kapasitas, kapabilitas diri serta menguasai bidang yang mungkin menjadi focus keahliannya. Tipologi pertama ini dibutuhkan untuk posisi sebagai pendidik, pengajar atau guru dan dosen di lembaga-lembaga pendidikan.
Pertanyaannya adalah mengapa untuk menjadi seorang pendidik atau seorang guru dibutuhkan seorang pemimpin yang cerdas? Jawabannya sederhana. Pendidikan sumatera barat hari ini tidak lagi memiliki seorang guru yang dapat dan mampu menjadi motivator bagi anak didiknya. Yang mampu dan mau bersusah payah memperjuangkan idealismenya dengan kerja keras bak layaknya seorang pemimpin. Ia adalah pemimpin dan kompas bagi orang yang dididiknya. Bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu dan pengetahuan yang cerdas dan dengan cerdas pula. Lebih dari itu ia adalah orang yang panutan dan sokoguru masa depan yang seharusnya sudah kita skenariokan. Dengan semangat percontohan yang dia tampilkan kemudian dia mampu pula dengan cerdas memberikan muatan pengetahuan dan mengajak anak didiknya mengembangkan diri. Kedua. Orang cerdas yang berjiwa pemimpin. Ini merupakan tipologi kedua yang diharapkan mampu menjadi pionir perubahan kehidupan pendidikan kita untuk hari ini dan masa depan. Tipologi ini memiliki pengertian orang-orang yang secara intelektual, social-emosional, spiritual dan fisikal cerdas namun juga ditunjang dengan kemampuan kepemimpinan. Perangkat ini dibutuhkan pada posisi birokrat pemerintah yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan. Dalam hal ini pimpinan pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, Walikota, kepala dinas pendidikan dan lain sebagainya.
Pertanyaan yang mungkin muncul adalah mengapa yang dibutuhkan justru orang yang cerdasnya. Bukan pemimpinnya. Hal ini dapat diterangkan bahwa di dalam situasi dan kondisi yang sudah sedemikian memprihatinkan seperti saat ini maka diperlukan solusi-solusi cerdas yang hanya bisa lahir dari orang yang cerdas pula. Tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara emosional, spiritual dan fisikal. Dan ide cerdas yang lahir dari orang cerdas ini pun dapat dilaksanakan oleh dia yang memiliki jiwa seorang pemimpin. Dia tidak hanya puny a ide dan solusi namun lebih dari itu dia mampu melaksanakannya.
Bagaimana Memulai Semua Ini?
Pertama. Memilih aparatur pemerintahan yang cerdas dan berjiwa pemimpin. Kedua. Memberikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan pemecahan masalah dan pelatihan-pelatihan lainnya yang terkait dengan kemampuan kepemimpinan kepada guru-guru yang sudah ada.
Ketiga. Memberikan pelatihan kreatifitas, pelatihan kepada aparatur pemerintah Keempat. Melakukan seleksi ulang kepada para pendidik yang dianggap sudah sangat tidak memenuhi peersyaratan minimal.
Kelima. Melakukan rekrutmen guru baru dengan kualifikasi pemimpin dan cerdas. Keenam. Menemukan pola-pola pendidikan alternatif dan komplementer yang bisa diterapkan disumbar. Misalnya, dengan menerapkan pola senior train junior. Atau seorang murid unggulan dari sekolah atau kelas yang lebih tinggi mengajar murid atau siswa dari sekolah atau kelas yang lebih rendah. Serta berbagai metode aplikatif lainnya.
Penutup. Kemunduran sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu menakutkan. Karena berdasarkan teori peluang yang berdasarkan ajaran agama kita bahwa dibalik sebuah kesulitan dan kemuduran sesunguhnya terdapat peluang untuk memperoleh kemudahan dan kemajuan. Semoga kita dapat bercermin dari semua itu dan segeras memulainya segera. (Disampaikan pada Seminar Pendidikan Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Sumbar Forum di Aula Balaikota Padang 10 Juli 2004.)
|
